Kompaknya Pemerintahan PM Anwar Ibrahim, Para Menteri Malaysia Setuju Potong Gaji 20 Persen

AKURAT.CO  Kekompakan telah ditunjukkan oleh pemerintahan Malaysia yang baru, yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim. Dalam terobosan terbaru, Anwar pun berhasil membujuk para menteri di kabinetnya, untuk bersama-sama membangun pemulihan ekonomi Malaysia, dengan merelakan gajinya dipotong.

Anwar mengonfirmasi kesepakatan tersebut pada Senin (5/12), menyebut bahwa para menteri di kabinet pemerintah persatuan telah setuju gajinya bulanannya dipangkas sebesar 20 persen.

Anwar pun mengungkap bagaimana para menteri telah menyetujui putusan tersebut, dengan dasar keprihatinan atas masalah yang sedang dihadapi publik. Kendati begitu, lanjutnya, pemotongan gaji para menteri tidak berlangsung sampai mereka selesai menjabat, tetapi hanya sampai ekonomi Malaysia pulih.

"Ini sampai ekonomi pulih. Jika ekonomi pulih dalam tiga tahun, kami akan meninjau ini. Pemotongan gaji memang tidak tepat, tapi saya berterima kasih atas kesediaan mereka untuk berkorban sedikit," kata Anwar saat berbicara kepada pers, usai memimpin rapat Kabinet pertamanya, pada Senin.

"Ada sebagian orang yang mengatakan Anwar tidak mengambil gaji PM, dia akan mengambil gaji menteri keuangan. Itu tidak benar. Hanya ada satu gaji," tambahnya.

Selama konferensi pers di kantor PM, Anwar, yang saat ini juga menjabat menteri keuangan, diapit oleh Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi dan Fadillah Yusof serta Kepala Sekretaris Pemerintah Mohd Zuki Ali.

Selama kampanye pemilihan umum baru-baru ini, Anwar pun telah berjanji untuk melepaskan gajinya sebagai solidaritas dengan penderitaan rakyat.

Pada saat itu, Anwar mengaku 'malu' mengambil gaji sebanyak RM 80 ribu (Rp282,4 juta) ketika penduduk desa dari suku Orang Asli, yang dia kunjungi merasa sulit untuk mendapatkan RM 400 (Rp1,4 juta) sebulan, New Straits Times melaporkan. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang menerima gaji minimum RM 1.500 (Rp5,2 juta), tambah Anwa kala itu.

Mantan Menteri Syed Saddiq mengungkapkan pada tahun 2022 bahwa menteri Malaysia memperoleh RM 55ribu (Rp194,2 ribu) sebulan, selain tunjangan cuti tahunan sebesar RM 70 ribu (Rp247,1juta).

Sementara itu, susunan Kabinet Anwar diresmikan Jumat pekan lalu, yang terdiri dari 28 menteri. Kabinet yang baru lebih ramping dari sebelumnya, sesuai dengan tekad Anwar di hari pertamanya, yang mengatakan akan menyusutkan kabinet selanjutnya. Anwar juga telah mengatakan akan menghapus cara pengangkatan menteri yang boros sebagai bentuk penghargaan.

Daftar para wakil menteri sejauh ini belum diumumkan.

Kabinet yang dipimpin mantan PM Ismail Sabri Yaakob tersusun dari 31 menteri dan 38 deputi atau wakil.

Sementara itu, Muhyiddin Yassin memiliki 32 menteri dan 38 deputi.

Pemilihan 19 November tidak menghasilkan pemenang yang jelas, dengan baik Pakatan Harapan (PH) milik Anwar maupun Perikatan Nasional (PN) dari Muhyiddin tidak mampu mengamankan mayoritas sederhana di Majelis Rendah dengan 222 kursi.

PH memenangkan 81 kursi sementara PN menguasai 73 kursi, menempatkan keduanya pada posisi untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Namun, sebuah koalisi perlu didukung oleh setidaknya 112 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya. Kedua koalisi sempat berebut untuk menggalang dukungan dari Barisan Nasional (BN), Gabungan Partai Sarawak (GPS) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).

BN yang berada jauh di urutan ketiga berhasil merebut 30 kursi. GPS meraih 23 kursi, sementara GRS tampil sebagai pemenang dengan enam kursi.

Raja telah meminta PH dan PN untuk membentuk pemerintahan persatuan, tetapi PN menolak usulan tersebut.

Menyusul pertemuan para penguasa Melayu pada 24 November mengenai kebuntuan politik, Istana Negara mengumumkan bahwa Anwar menjadi PM berikutnya.

Setelah dilantik pada 24 November, Anwar mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah persatuan terdiri dari PH, BN, dan GPS. Pemerintah juga menyertakan Parti Warisan Sabah, Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia, dan anggota parlemen independen lainnya.

Sehari kemudian, Anwar mengatakan bahwa GRS juga bergabung dengan pemerintah persatuan.[]