Kenang Pemilu Terakhir Kali di Myanmar, AS dan UE Jatuhkan Sanksi Baru untuk Junta Militer

AKURAT.CO Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi terhadap junta Myanmar pada Selasa (8/11), bertepatan dengan peringatan 2 tahun Pemilu terakhir kalinya digelar di negara tersebut.

Dilansir dari United Press International, Barat telah berulang kali menghukum Myanmar sejak 1 Februari 2021. Saat itu, militer negara tersebut menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi dengan tuduhan kecurangan Pemilu pada 8 November 2020 yang dimenangkan telak oleh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

"Dua tahun lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi meraih kemenangan telak dalam Pemilu Myanmar, yang kemudian dicuri oleh junta. Hari ini, UE menerapkan paket sanksi ke-5 sebagai tanggapan atas meningkatnya kekerasan yang mengerikan oleh junta terhadap rakyatnya sendiri," kata Josep Borrell, utusan senior UE bidang Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan.

Sementara itu, Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS memasukkan perusahaan Sky Aviator ke dalam daftar hitam karena melakukan perbaikan dan perawatan pesawat junta. Tindakan yang sama juga dikenakan pada pendiri perusahaan, Kyaw Min Oo, seorang pengusaha Myanmar berusia 40 tahun yang dituduh memfasilitasi kesepakatan alutsista dan senjata untuk militer.

Sejalan dengan AS, Eropa pada Selasa (8/11) menjatuhkan sanksi kepada 19 orang, termasuk menteri, ketua Mahkamah Agung, personel angkatan darat yang dikenal sebagai Tatmadaw, angkatan udara, dan utusan bisnis yang tak disebutkan namanya. Dewan Administrasi Negara juga masuk daftar hitam.

Sejak kudeta, UE telah menerapkan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada 84 individu dan 11 entitas melalui 5 paket sanksinya.

Sekutu terus mempertegas tindakan diplomatik mereka di Myanmar sejak kudeta karena junta menindak aksi protes massa dengan kekerasan yang mematikan. Menurut organisasi HAM yang berbasis di Thailand, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, lebih dari 2.400 orang tewas dan sekitar 16.110 lainnya ditangkap sejak militer mengambil alih kekuasaan.

Pada 23 Oktober, rezim melancarkan serangan udara fatal terhadap sebuah festival musik di negara bagian Kachin. Sebanyak 100 orang, termasuk artis dan musisi, tewas dalam serangan itu.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, tindakannya pada Selasa (8/11) menargetkan orang-orang yang melanggengkan serangan udara dan pembunuhan warga sipil.

"Kami mendukung rakyat Burma dalam menghadapi upaya rezim yang makin berani meneror dan mengintimidasi, sambil menekan aspirasi mereka untuk masa depan yang demokratis, inklusif, dan sejahtera," tutur Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.[]