Diduga Promosikan Bisnis Militer yang Diboikot, Junta Myanmar Larang Impor Sabun hingga Pasta Gigi

AKURAT.CO, Junta militer Myanmar yang berkuasa dikabarkan telah mengeluarkan kebijakan untuk melarang impor peralatan mandi dan cuci, seperti sabun, deterjen, hingga pasta gigi. 

Seperti diwartakan media independen Myanmar, The Irrawaddy, Kementerian Perdagangan junta melarang impor di zona perdagangan perbatasan mulai Jumat (4/6) pekan lalu. Dalam sikapnya itu, junta pun berdalih bahwa langkah-langkah larangan impor adalah untuk melindungi perusahaan independen Myanmar dan mengurangi penggunaan mata uang asing. 

Namun, sebaliknya, para kritikus telah menuduh bahwa larangan impor itu hanyalah cara junta untuk mempromosikan bisnisnya yang telah diboikot sejak kudeta. Terlebih, selama ini, gel mandi, deterjen, pasta gigi, dan sikat gigi impor telah mendominasi pasar Myanmar karena kualitasnya yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih banyak daripada produk dalam negeri. Sementara pada bulan lalu, rezim militer sudah menetapkan larangan impor beberapa produk Thailand, seperti kopi instan, soda, dan susu kental.

Pemimpin junta, Min Aung Hlaing kerap mencoba untuk mempromosikan produk dalam negeri sejak kudeta, dalam upaya untuk mengurangi pengeluaran devisa untuk impor. Larangan impor sabun hingga pasta gigi itu juga diketahui datang beberapa hari setelah kunjungan Min Aung Hlaing ke Pabrik Sabun Padonmar yang dikelola militer di Negara Bagian Mon minggu lalu. Selama kunjungan itu, Min Aung Hlaing mendesak pabrik untuk terus berusaha memenuhi permintaan sabun domestik dan impor pengganti.

Kunjungan Min Aung Hlaing ke Pabrik Sabun Padonmar itu juga sempat dimuat langsung oleh Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah. Dalam laporannya itulah, Global New Light of Myanmar turut mengklaim bahwa pabrik tersebut telah membuat banyak produk setidaknya sejak tahun 2002 silam. Namun, menurut pantauan Irrawaddy, merek produk pabrik Padonmar justru sebelumnya tidak pernah terlihat dijajakan di pasaran Myanmar.

Kasus itu pun mirip saat Myanmar Economic Corporation (MEC) membuka pabrik pasta gigi di Yangon pada tahun 2019. Saat itu, pabarik membuat produk yang dinamai 'Dentomec' dengan menggunakan mesin khusus dari Jerman dan Swedia. Min Aung Hlaing mengunjungi pabrik itu pada Juli tahun lalu, menurut situs web Kantor Panglima Layanan Pertahanan. Namun, seperti sabun Padonmar, pasta gigi dan sikat Dentomec justru sangat langka ditemukan di pasar Myanmar. 

Seorang pedagang juga menuturkan bagaimana larangan junta untuk impor sabun dan pasta gigi hanyalah cara agar mereka bisa mempromosikan produknya sendiri. Pedagang ini kemudian menambahkan bahwa alih-alih berkompetisi, junta lebih memilih untuk 'menyabotase merek-merek yang dominan di pasaran'.

"Orang biasa akan menderita sementara mereka yang memiliki koneksi bisa menerima izin impor, katanya.

"Harga-harga akan dimanipulasi, dan warga yang membeli harus menggunakan produk di bawah standar," kata sumber pedagang yang meminta diharasiakan namanya.

Militer telah lama terlibat dalam perekonomian negara melalui grup bisnis raksasa, yakni Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC). Bisnis kolongmerasi yang dikendalikan junta ini bahkan mencakup berbagai sektor, termasuk perbankan, pembuatan bir, layanan bus, pertambangan, pasta gigi, susu kental, dan barang sehari-hari lainnya. 

Namun, menurut misi pencarian fakta PBB tahun 2019, pendapatan yang dihasilkan oleh gurita bisnis militer justru terbukti telah 'mengerdilkan perusahaan sipil'. Sepak terjang bisnis militer ini juga terus diawasi oleh Kelompok kampanye Justice for Myanmar (JFM). JFM juga mengatakan militer beroperasi di seluruh perekonomian, dan seperti kartel kriminal, bisnis mereka harus 'diselidiki dan dibongkar'. 

Sementara saat diminta  mengomentari larangan impor, JFM mengaku tak terkejut dengan ulah junta tersebut. Mengingat, di masa kudeta ini, bisnis militer telah banyak diboikot dan akhirnya mengalami penurunan. Myanmar Lager Beer adalah salah satu yang terpengaruh lantaran sampai mengalami penurunan penjualan hampir 50 persen YoY (year-on year) pada kuartal pertama tahun 2021. 

"Tidak mengherankan bahwa militer sekarang membatasi perdagangan dalam upaya putus asa mereka untuk mencari keuntungan dari kudetanya," kata JFM dalam sebuah pernyataan.[]