Akurat Logo

Tak Mau Tunggu Pemerintah Pusat, Pramono Gerak Cepat Tangani Pendangkalan Sungai Duren Sawit

Okto Rizki Alpino | 17 November 2026, 21:54 WIB
Tak Mau Tunggu Pemerintah Pusat, Pramono Gerak Cepat Tangani Pendangkalan Sungai Duren Sawit
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026). - Akurat.co/Okto Rizki Alpino

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersiap mengeruk sungai di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, apabila pemerintah pusat tak kunjung menangani pendangkalan. Meski sungai tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pramono tak ingin persoalan banjir berlarut-larut akibat lambannya penanganan.

"Kalau bisa diatasi oleh pemerintah pusat, kalau tidak memang terlalu lama tidak ditangani, sehingga saya meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk segera mengatasi hal tersebut," kata Pramono di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, kondisi sungai membutuhkan pengerukan karena terjadi pendangkalan di sejumlah titik. Selain itu, terdapat lokasi yang memerlukan pembebasan lahan agar penanganan banjir dapat berjalan optimal.

Baca Juga: Pramono Tak Setuju Hutan Kota UI Dialihfungsikan Jadi Sekolah Rakyat

Koordinasi dengan pemerintah pusat tetap menjadi langkah awal mengingat kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah pemerintah pusat. Namun, Pemprov Jakarta tidak akan membiarkan persoalan tersebut berlarut apabila tidak segera ditangani.

"Saya memutuskan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan PUPR terutama," katanya.

Persoalan lain yang dibahas dalam rapat bersama jajaran kecamatan adalah akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan. Pramono mengaku menerima permintaan pembangunan puskesmas pembantu, tetapi menilai fasilitas terdekat sebenarnya masih dapat dijangkau warga.

"Ada puskesmas pembantu yang tempatnya sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya tujuh menit tetapi terbelah oleh jalan tol Becakayu," tuturnya.

Menurutnya, keberadaan jalan tol Becakayu membuat akses menuju puskesmas pembantu menjadi kurang praktis. Karena itu, dia memilih memperbaiki pengaturan lalu lintas agar warga lebih mudah mencapai fasilitas kesehatan yang sudah tersedia.

"Naik motor pun maksimum hanya 10 menit," katanya.

Baca Juga: Bayi Meninggal Diduga Telat Ditangani di RSUD Tanjung Priok, Pramono Perintahkan Audit Khusus

Di sektor pendidikan, Pramono menyetujui pembangunan sekolah terintegrasi yang menggabungkan sekolah dasar (SD) negeri dengan sekolah luar biasa (SLB) negeri. Keputusan itu diambil karena kawasan tersebut belum memiliki SLB negeri.

"Saya menyetujui untuk dilakukan pembangunan terintegrasi antara SD kemudian SLB negeri, karena memang di tempat ini SLB negerinya tidak ada," ujarnya.

Konsep integrasi sekolah juga dapat menekan kebutuhan lahan tanpa mengurangi manfaat fasilitas pendidikan. Dia merujuk pengalaman Pemprov Jakarta yang telah mengintegrasikan 19 sekolah.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.