Kopdes Merah Putih Wajib Serap Tenaga Kerja dari Desa Setempat

AKURAT.CO Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dirancang untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Yandri mengatakan setiap Kopdes Merah Putih diproyeksikan menyerap sedikitnya 17 tenaga kerja dan seluruhnya wajib berasal dari desa atau kelurahan tempat koperasi tersebut beroperasi.

"Jadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini akan menyerap tenaga kerja tujuh belas orang. Dan wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan Kopdes ini berada," kata Yandri dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Ia menegaskan pemerintah akan mengevaluasi apabila ditemukan tenaga kerja dari luar daerah yang direkrut oleh Kopdes Merah Putih.

"Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa," ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja, Yandri mengatakan Kopdes Merah Putih juga disiapkan sebagai akses pembiayaan yang mudah, legal, dan berbunga rendah bagi masyarakat.

Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir maupun pinjaman online ilegal.

Pemerintah, kata dia, mendorong suku bunga pinjaman melalui Kopdes Merah Putih tidak melebihi 6 persen per tahun.

Tak hanya menyediakan layanan pembiayaan, gerai Kopdes Merah Putih juga akan berfungsi sebagai distributor sembako bersubsidi, penyalur pupuk, penampung hasil panen petani, serta penyedia kebutuhan pokok masyarakat.

Baca Juga: Sturman Panjaitan: Metode Latihan Militer Tidak Tepat untuk Calon Manajer Kopdes, Harus Dipilah dan Disesuaikan

Sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk BNI, juga akan terlibat dalam layanan tersebut.

"Kemudian nanti gerainya Bapak Ibu, itu nanti akan ada pupuk. Ada Bank BNI juga. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lagi pinjam di rentenir Bu. Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara," jelasnya.

Yandri menambahkan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kopdes Merah Putih, mulai dari tata kelola, penataan gerai, hingga pengawasan operasional agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program, pemerintah akan memperbaiki persoalan tersebut tanpa menghentikan program secara keseluruhan.

"Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang. MBG kalau ada korupsi bukan MBG yang ditebang," tegasnya.