Eksponen 98 Lampung Dukung Agenda Antikorupsi dan Reformasi Pengelolaan SDA Pemerintahan Prabowo

AKURAT.CO 98 Resolution Network bersama Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung menyatakan dukungan terhadap sejumlah program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di bidang pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya alam (SDA), serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Grand Praba, Bandar Lampung, Selasa (1/7/2026).

Dalam kesempatan itu, para aktivis yang terlibat dalam gerakan Reformasi 1998 menilai cita-cita reformasi belum sepenuhnya terwujud.

Mereka menegaskan perjuangan menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia masih harus terus dilanjutkan.

Salah satu inisiator 98 Resolution Network, Suprianto, mengatakan semangat Reformasi harus tetap dijaga dengan berlandaskan amanat Pembukaan UUD 1945.

"Reformasi telah membuka ruang demokrasi dan melahirkan sistem politik yang lebih terbuka di Indonesia. Namun perjuangan belum selesai. Kita harus memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Anto itu menilai berbagai kebijakan Presiden Prabowo, seperti pemberantasan korupsi, penataan pengelolaan sumber daya alam, efisiensi APBN, serta pembentukan Danantara sebagai bagian dari pembenahan BUMN, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Baca Juga: Koalisi Ojol Nasional dan 98 Resolution Network Sambut Perpres Perlindungan Pekerja Transportasi Online

Ia juga menyebut program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

"Komitmen pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah juga penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan bagi program-program yang menyentuh kepentingan rakyat," katanya.

Sementara itu, perwakilan Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung, Abu Hasan, menegaskan dukungan terhadap pemerintah tidak mengurangi komitmen mereka dalam menjaga demokrasi melalui fungsi kontrol dan kritik.

"Kami tetap menghormati kebebasan berpendapat sebagai hasil Reformasi 1998. Namun kami berharap kritik terhadap pemerintah disampaikan secara konstruktif dengan menawarkan solusi dan alternatif kebijakan," ujarnya.

Menurutnya, kritik yang disertai data, argumentasi, dan solusi akan memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan bangsa.

Senada, Cahyalana menilai upaya pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar aset negara yang berhasil diselamatkan dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program kesejahteraan.

Ia menyebut program MBG, KDKMP, dan Sekolah Rakyat perlu terus dikawal agar tepat sasaran.

Selain itu, penertiban kawasan hutan serta pembenahan tata kelola perizinan sumber daya alam dinilai penting untuk memperkuat perekonomian nasional.

Dalam konferensi pers tersebut, 98 Resolution Network bersama Keluarga Besar Eksponen 98 Lampung juga mengajak mahasiswa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk turut mengawal pelaksanaan program pemerintah agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan amanat konstitusi.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Medali Loka Praja Samrakshana, Simbol Perlindungan dan Pengayoman pada Masyarakat

Mereka menegaskan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat serta bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.