Komisi VIII DPR Soroti Data Bansos Tidak Akurat, Atalia: Ada yang Kehilangan Pekerjaan Tapi Tak Masuk Penerima

AKURAT.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat melalui Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, dalam rangka penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan di Sulawesi Selatan.

Politisi Daerah Pemilihan Jawa Barat ini menyampaikan, selama melakukan kunjungan dan menyerap aspirasi masyarakat di berbagai daerah, masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan sosial namun belum terakomodasi dalam data penerima manfaat.

Di sisi lain, kondisi ekonomi sebagian masyarakat juga mengalami perubahan akibat kehilangan pekerjaan maupun penurunan pendapatan.

"Kami menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang merasa belum mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran. Ada yang kondisi ekonominya menurun, kehilangan pekerjaan, tetapi belum masuk dalam kategori penerima bantuan. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diperbaiki," jelasnya di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/2026).

Karena itu, legislator dari Partai Golkar ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat didatangi petugas pendataan.

Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara adil dan tepat sasaran.

"Sensus ini bukan untuk mempersulit masyarakat. Justru ini upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya agar bantuan sosial bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya," ujarnya.

Atalia juga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi. Ia pun meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat pendataan tersebut.

Selain isu pendataan sosial, Atalia turut menyoroti kondisi stok logistik kebencanaan yang dinilai masih terbatas.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, ia melihat sejumlah gudang logistik memiliki kapasitas besar namun belum didukung ketersediaan stok yang memadai.

"Kami melihat secara langsung bahwa kebutuhan buffer stock logistik masih perlu diperkuat. Indonesia adalah negara yang rawan bencana dan kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Karena itu kesiapan logistik harus menjadi prioritas," katanya.

Untuk itu, Komisi VIII DPR berkomitmen terus mengawal peningkatan anggaran perlindungan sosial dan kebencanaan agar pemerintah memiliki kapasitas yang cukup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik saat kondisi normal maupun ketika terjadi bencana.

"Masalah sosial terus berkembang dan bencana tidak bisa diprediksi. Karena itu kami akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kementerian Sosial agar program perlindungan sosial semakin kuat dan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat serta tepat," jelas Atalia.