Pemprov Sumsel Kerahkan Segala Daya Tangani Karhutla
AKURAT.CO Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Candra, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan (Karhutla) di Lahan Gambut.
Acara ini berlangsung di Hotel Harper, Palembang, Sabtu (12/7/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Sekda Sumsel menyampaikan bahwa mayoritas kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di lahan gambut, disebabkan oleh aktivitas manusia.
Ia menyoroti praktik konversi lahan dan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.
Baca Juga: Febrita Lustia Dorong PKK Sumsel Lebih Progresif, Serap Inovasi dari Rakernas X di Samarinda
Sekda Sumsel juga menjelaskan bahwa tingginya tingkat konversi lahan dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kebijakan pertanahan serta tekanan demografis.
Karena itu, pengendalian kebakaran di lahan gambut bukan hanya urusan teknis, tetapi juga menyangkut pendekatan sosial dan kebijakan jangka panjang.
Pemprov Sumsel sendiri telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor: 366/KPTS/BPBD-SS/2025 tanggal 17 Juni 2025.
Dengan status ini, Pemprov Sumsel dapat mengerahkan seluruh daya dan upaya lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI/Polri, untuk menangani potensi kebakaran secara terpadu.
Baca Juga: Herman Deru: PKN Jadi Strategi Pemprov Sumsel Tingkatkan Kualitas Kepemimpinan ASN
Berdasarkan data, Sumsel telah mengalami tiga kejadian besar karhutla dalam satu dekade terakhir, yakni pada tahun 2015, 2019 dan 2023. Hal ini memunculkan persepsi di masyarakat bahwa fenomena El Nino dan kebakaran besar terjadi setiap empat tahun sekali.
Sekda Sumsel menyayangkan praktik membuka lahan dengan cara membakar masih marak ditemukan, baik oleh masyarakat maupun korporasi secara diam-diam.
"Membakar memang cara termurah tapi berdampak besar dan merugikan banyak pihak," katanya.
Oleh karena itu, solusi menyeluruh perlu disusun bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
Baca Juga: Anjungan Sumsel di TMII Disulap Jadi Panggung Budaya Festival Seni Tradisi 2025
Dalam kesempatan itu, Sekda Sumsel mengapresiasi dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui proyek Integrated Management of Peatland Landscape in Indonesia (IMPLI).
Program ini bertujuan mengelola lahan gambut secara berkelanjutan sekaligus mencegah kebakaran melalui pelibatan masyarakat di wilayah-wilayah prioritas di Sumsel, seperti Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin.
Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut KLHK, Edi Nugroho, menegaskan bahwa pemanfaatan gambut secara berlebihan berdampak pada banjir saat musim hujan dan kebakaran saat musim kering.
Ia meminta perusahaan pemegang konsesi turut bertanggung jawab mengelola tata air lahan gambut secara benar.
Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Minta Alumni Lemhannas Ikut Bantu Rakyat Lewat Gagasan dan Aksi
Edi juga mengapresiasi langkah Sumsel sebagai salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang telah menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan gambut.
Ia menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat serta penegakan hukum secara tegas kepada pihak pembakar lahan, baik individu maupun korporasi.
"Saya harap, melalui rakor ini, kita mampu merumuskan solusi bersama dalam pencegahan karhutla di Sumsel. Kita perlu sinergi, aksi nyata dan komitmen kolektif untuk menjaga lingkungan dan masa depan generasi mendatang," jelas Sekda Sumsel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
