Gubernur Herman Deru dan Wagub Cik Ujang Hadiri Peluncuran IMCP 2025 Secara Virtual

AKURAT.CO Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, dan Wakil Gubernur, Cik Ujang, menghadiri secara virtual peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, Rabu (5/3/2025).

Acara ini diikuti dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel, didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra.

Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan, pencegahan korupsi harus didukung dengan transparansi dalam pemerintahan.

Menurutnya, pengawasan yang ketat dan sistematis akan memastikan jalannya tata kelola yang baik.

“Kami dari KPK RI mengimbau agar MCP tidak hanya menjadi pusat pemantauan (monitoring center), tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan, pengendalian, dan pencegahan,” ujar Setyo.

Baca Juga: Mentan Dukung Gubernur Herman Deru Wujudkan Sumsel Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa MCP telah berjalan sejak 2018 dengan tujuan mendorong optimalisasi pencegahan korupsi di daerah.

“Esensi utama MCP adalah membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih melalui delapan area intervensi, yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Optimalisasi Pajak Daerah,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran, melainkan berkoordinasi dengan inspektur daerah jika menemukan kendala.

“Dengan pengelolaan yang benar, kita dapat mencegah korupsi. Saya harap pemerintah daerah bekerja aktif dan rasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,” tambahnya.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, mengungkapkan, Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2024 mencapai skor 76, meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 75.

Berikut rincian skor capaian IPKD MCP Tahun 2024 pada delapan area intervensi: 

- Perencanaan: 88
- Penganggaran: 75
- Pengadaan Barang dan Jasa: 68
- Pelayanan Publik: 78
- Pengawasan APIP: 72
- Manajemen ASN: 81
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): 70
- Optimalisasi Pajak Daerah: 74

Baca Juga: PT Pegadaian Dukung Gerakan Biopori dan Aksi Bersih Sungai di Kota Bima

MCP sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau kinerja pencegahan korupsi di tingkat pusat dan daerah.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan pemerintah daerah semakin transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakan serta pengelolaan anggaran.