Konsultan Hukum PIK 2: Isu Pagar Laut Dipolitisasi, Fakta Sebenarnya Tak Seperti yang Dinarasikan

AKURAT.CO Konsultan hukum proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Proyek Strategis Nasional (PSN), Muannas Alaidid, menegaskan bahwa isu pagar laut yang beredar di masyarakat telah dipolitisasi secara berlebihan.

"Isu pagar laut dipolitisasi, sudah tidak sehat," ujar Muannas saat dihubungi, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, polemik yang berkembang seolah menggambarkan adanya jual beli laut beserta sertifikat kepemilikannya, padahal faktanya tidak demikian.

Ia menjelaskan, area tersebut awalnya merupakan tanah dan tambak milik warga yang mengalami abrasi.

Bahkan, pagar tersebut sudah ada sejak 2014, jauh sebelum Joko Widodo menjabat sebagai Presiden dan sebelum proyek PIK 2 dimulai.

Baca Juga: Bagaimana Cara Menyampaikan Tanggapan yang Baik dan Efektif, Singkat dan Jelas? Simak 10 Hal Ini

"Pagar laut seolah digambarkan sebagai jual beli laut dengan sertifikatnya. Padahal, area itu dulunya tanah dan tambak warga yang terabrasi. Pagar tersebut sudah ada sejak lama, tepatnya sejak 2014, sebelum Jokowi menjabat dan sebelum PIK 2 dibangun. Ini," jelas Muannas.

Narasi Menyesatkan

Lebih lanjut, Muannas menilai bahwa pemberitaan mengenai pagar laut telah dikemas dengan narasi yang menyesatkan.

Ia menyebut, isu ini lebih banyak dikaitkan dengan gangguan terhadap nelayan perahu, padahal faktanya banyak nelayan yang tetap bisa menangkap kerang menggunakan bambu.

"Pagar laut berhasil diframing seolah-olah hanya mengganggu aktivitas nelayan perahu. Padahal, banyak nelayan yang masih bisa menangkap kerang menggunakan bambu sebagai material utama," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa warga di sekitar wilayah tersebut sebelumnya telah memasang pagar bambu sendiri untuk melindungi area mereka dari abrasi dan gelombang ombak laut. Namun, aspek ini tidak banyak disorot dalam pemberitaan.

"Dulu, warga sendiri yang membuat pagar bambu sebagai penahan abrasi dan ombak. Sayangnya, fakta ini tidak banyak muncul ke permukaan, padahal semua yang terdampak adalah rakyat yang juga butuh perhatian," tegas Muannas.

Baca Juga: Link Nonton Film Indoxxi LK21 Bertentangan dengan Fiqih Islam? Ini Jawabannya!

Dengan demikian, ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dibangun secara sepihak dan mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini dengan lebih jernih dan objektif.