DPRD Jakarta Tak Ingin Ada Anak Tertinggal Pendidikan Karena Keterbatasan Ekonomi

AKURAT.CO Komisi E DPRD Jakarta terus mengawal kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan bantuan sosial. Salah satunya, dengan mendorong terwujudnya program sekolah gratis di Jakarta, khususnya bagi keluarga prasejahtera.

"Pimpinan dan anggota Pansus memastikan tidak ada anak yang tertinggal pendidikan hanya karena faktor ekonomi," ujar Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Elva Farhi Qolbina, Minggu (27/7/2025).

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan itu, juga menyoroti persoalan zonasi yang dianggap masih membatasi akses siswa untuk bersekolah di tempat yang diinginkan.

Karena itu, Pansus mendesak Pemprov Jakarta dan dinas terkait agar aspirasi warga segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret.

Baca Juga: Komisi VIII DPR: Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Pendidikan, tapi Jalan Ubah Nasib Bangsa

Tak hanya pendidikan, Elva juga angkat suara soal carut-marutnya penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). 

Dia menerima banyak keluhan dari masyarakat di Daerah Pemilihan 1 Jakarta Pusat meliputi wilayah Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Menteng, dan Tanah Abang.

"Warga paling banyak menyampaikan keluhan terkait bantuan sosial yang tidak merata, terhenti, atau bahkan tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya menerima, justru tidak dapat. Ironisnya, bantuan malah jatuh ke tangan yang tidak berhak," tegasnya.

Melalui rapat kerja dan penyusunan anggaran di Komisi E, dia berjanji akan terus mengawal agar program-program yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat Jakarta tanpa terkecuali.

"Sudah saatnya warga kecil benar-benar merasakan manfaat dari setiap rupiah APBD," pungkasnya.