Sinergi Pusat-Daerah: Mendagri dan Wali Nanggroe Dorong Akselerasi Pembangunan Aceh

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menerima kunjungan silaturahmi Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Teungku Malik Mahmud Al Haythar, di Kediaman Dinas Mendagri, Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai sambil makan siang tersebut menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah pusat dan perwakilan adat Aceh.

Mendagri menyambut baik inisiatif silaturahmi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas komitmen Wali Nanggroe dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu penting dibahas, mulai dari penguatan kelembagaan Wali Nanggroe, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

Terkait kelembagaan, Mendagri menyoroti pentingnya penguatan struktur, perencanaan, anggaran, serta mekanisme evaluasi kinerja Lembaga Wali Nanggroe agar semakin berdaya dalam menjalankan fungsi sosial dan kulturalnya.

“Penguatan kelembagaan ini penting agar Wali Nanggroe dapat memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan,” ujar Tito dalam keterangannya, Minggu (13/7/2025).

Baca Juga: Menko PMK: Pesantren Punya Peran Strategis Cetak SDM Unggul Berdaya Saing Global

Mendagri juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah untuk mendongkrak PAD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.

Ia mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta perluasan akses pasar hingga ke tingkat global.

“Peningkatan PAD harus dibarengi dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di semua level pemerintahan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memberikan dukungan penuh terhadap penguatan peran Wali Nanggroe dalam konteks pembangunan daerah.

Ia menyarankan agar Wali Nanggroe dan Gubernur Aceh melakukan audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas secara lebih komprehensif mekanisme pengelolaan Dana Otsus Aceh.

“Model pengelolaan Dana Otsus Papua, yang menerapkan kombinasi antara block grant dan earmarking, bisa menjadi alternatif skema yang juga relevan diterapkan di Aceh,” ujarnya.

Turut mendampingi Mendagri dalam pertemuan ini antara lain Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Kepala Pusat Penerangan Benni Irwan, serta sejumlah pejabat Kemendagri lainnya.

Baca Juga: Trisula Prabowo Ampuh Atasi Kemiskinan Struktural

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh didampingi oleh sejumlah tokoh dan pejabat lembaga, termasuk Anggota Majelis Tuha Peut dan Guru Besar UIN Ar-Raniry Syahrizal Abbas, Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Mohammad Raviq, Kepala Sekretariat Abdullah Hasbullah, serta Kepala Subbagian Program dan Perencanaan T. Ambral Ponda.