Noor Ishmatuddin Dorong Layanan Kesehatan Prima, Puskesmas 24 Jam dan Ambulans Siaga di Pangkalpinang

AKURAT.CO Meningkatkan akses layanan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama bagi Noor Ishmatuddin, yang sudah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang.

Dalam programnya, Noor berkomitmen menghadirkan layanan Puskesmas 24 jam di setiap kecamatan serta menyiagakan armada ambulans respons cepat untuk kebutuhan darurat warga.

Langkah ini merupakan bagian dari visi untuk memperkuat sistem kesehatan primer di tingkat kota, sekaligus menjawab persoalan keterbatasan akses layanan kesehatan di malam hari dan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.

Baca Juga: APAC Health and Life Sciences Summit 2025 Digelar di Jakarta: Dorong Inovasi dan Investasi Sektor Kesehatan

"Setiap warga berhak mendapatkan layanan kesehatan kapan pun mereka butuh, siang atau malam. Kita ingin membangun sistem yang responsif dan benar-benar hadir saat masyarakat membutuhkan," ujar Noor dalam pernyataannya, Minggu (8/6/2025).

Menurut data Dinas Kesehatan, saat ini hanya sebagian kecil Puskesmas di Pangkalpinang yang beroperasi hingga malam hari.

Noor menilai hal ini menjadi hambatan serius, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah padat atau pinggiran kota.

Baca Juga: Menkes: 7,8 Juta Rakyat Indonesia Sudah Nikmati Layanan Cek Kesehatan Gratis

Untuk itu, ia merancang sistem rotasi tenaga medis dan peningkatan insentif bagi petugas Puskesmas, agar operasional 24 jam dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, armada Ambulans Siaga akan disiagakan di titik-titik strategis dengan layanan panggilan cepat yang terintegrasi dengan posko Puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Program ini juga akan didukung oleh sistem digital pelaporan darurat serta pelatihan dasar penanganan gawat darurat bagi kader kesehatan dan aparat kelurahan.

Baca Juga: Menkes: Belanja Kesehatan Melesat, Tapi Tak Seimbang dengan Pertumbuhan Ekonomi

Langkah Noor Ishmatuddin ini mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik sebagai bentuk konkret penguatan sistem layanan dasar di tingkat daerah.