Etika Berpolitik Dalam Ajaran Islam

AKURAT.CO Dalam berpolitik, banyak yang terdorong untuk meraih kekuasaan. Islam sendiri tak menganggap kekuasaan dan keterlibatan dalam politik sebagai hal yang terlarang, selama tujuannya sejalan dengan visi kekhalifahan. 

Namun, dalam Islam, penyaluran kekuasaan diatur oleh prinsip-prinsip etika agama. Agama Islam memberikan pedoman etika yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, sehingga prinsip etika dalam politik menjadi suatu kewajiban yang tidak terelakkan.

Baca Juga: Bertemu Romo Magnis, Ganjar Dihadiahi Buku Etika Politik

Di dalam Islam, prinsip bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada niat yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik juga berlaku dalam konteks politik. 

Agama Islam mengatur beberapa etika umum yang harus dijunjung tinggi dalam berpolitik.

Dikutip dari jurnal Etika Politik Dalam Islam karya Muh. In’amuzzahidin, menuliskan pemikiran etika berpolitik Ibn Taymiyyah  dalam buku al-Siyâsah al-Syar‘iyyah fi Ishlâh al-Râ‘i wa al-Ra‘iyyah (politik yang berdasarkan syari’ah bagi perbaikan penggembala dan gembala). 

Orientasi  pemikiran  politik  Ibn  Taymiyyah  adalah  bersendikan  agama.  Hal  ini  terlihat dari judul buku di atas atau pun isi mukaddimahnya, yang mendasarkan teori etik politiknya dengan ayat al-Qur’an, surat an-Nisa’ ayat 58-59

 اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا‏ ٥٨

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡـعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡـعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡـتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَـوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰ لِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا‏ ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59).

Baca Juga: Gibran Mulai Sadar Etika Politik

Dari dua ayat tersebut, setidaknya ada empat pesan yang terkandung di dalamnya: 

1. Perintah menunaikan amanat,

2. Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum,

3. Perintah taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri,

4. Perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa dua prinsip etika utama dan dominan dalam tindakan politik adalah menunaikan amanat dan menjalankan keadilan. 

Dalam pemahaman Ibn Taymiyyah, konsep amanat mencakup dua aspek, yakni kekuasaan (politik) dan harta benda (ekonomi). 

Menurutnya, kekuasaan adalah amanat yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, dan pemimpin harus memerlihatkan sifat amanah dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.