Geruduk Gedung Kejagung, Puluhan Korban Indra Kenz dan Doni Salmanan Desak Agar Berkas Kasus P21

AKURAT.CO, Sejumlah orang yang mengaku sebagai korban Indra Kenz dan Doni Salmanan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (21/6).

Mereka menuntut agar kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan segera dinyatakan lengkap atau P21 agar segera disidangkan. 

Salah satu korban bernama Risky yang tergabung dalam masa aksi mengatakan bahwa hingga saat ini kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan belum ada kejelasan status hukumnya.

Padahal, keduanya sudah lama berada dalam penahanan pihak kepolisian. 

"Hampir 4 bulan tersangka DS dan IK ditahan akan tetapi sampai detik ini belum ada status P21," ujar Risky saat orasi di depan gerbang Kejaksaan Agung, Selasa (21/6). 

"Kami meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera memutuskan P21 untuk IK dan DS," lanjutnya

Puluhan korban Indra Kenz dan Doni Salmanan masih terus berdatangan. Beberapa diantaranya hadir dari luar kota seperti Jawa Tengah, Palembang hingga Makassar. 

Sebagai informasi, Indra Kenz dan Doni Salmanan merupakan tersangka kasus penipuan investasi berkedok trading. Saat ini, keduanya masih ditahan di Bareskrim Polri. 

Indra Kenz ditahan sejak 25 Februari 2022. Sejumlah aset YouTuber asal Medan itu sudah disita polisi sebagai barang bukti dalam proses pengembangan kasus yang menjeratnya. 

"Dari beberapa rekening serta aset yang sudah dan akan kami sita, kurang lebih ratusan miliar rupiah," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan beberapa waktu lalu. 

Ada beberapa sangkaan untuk Indra Kenz yang diantaranya tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong, penipuan, dan pencucian uang. Indra terancam 20 tahun penjara.

Sementara itu untuk Doni Salmanan menjadi penghuni di rutan Bareskrim Polri pada 8 Maret 2022. Aset dari lelaki asal Bandung disebut mencapai Rp532 miliar.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebut Doni Salmanan dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 Juncto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ancaman 20 tahun penjara," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/3) malam.[]