Satgas Percepatan Hilirisasi Diminta Genjot Investasi Untuk Infrastruktur, Teknologi dan SDM

Hefriday | 13 Januari 2025, 14:55 WIB

AKURAT.CO Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri, khususnya di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan.

Hilirisasi, yang bertujuan mengolah bahan mentah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, dinilai mampu meningkatkan ekspor produk olahan sekaligus memperbaiki neraca perdagangan.

Menurut Chief Economist PermataBank, Josua Pardede, keputusan tersebut membawa peluang besar bagi perekonomian nasional, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah signifikan.

"Hilirisasi dapat meningkatkan nilai ekspor produk olahan dibandingkan bahan mentah, yang pada akhirnya berdampak positif pada neraca perdagangan dan pendapatan nasional," ujar Josua Pardede, saat dihubungi Akurat.co, Senin (13/1/2025).

Baca Juga: Tugas Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Yang Baru Dibentuk Presiden Prabowo

Sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan menjadi fokus utama kebijakan ini karena potensinya yang besar untuk menciptakan rantai nilai yang lebih kompleks.

Dalam sektor pertanian, misalnya, pengolahan hasil panen menjadi produk pangan olahan atau bioenergi seperti biofuel dari kelapa sawit bisa membuka peluang pasar baru. Demikian pula dalam sektor kelautan, hilirisasi melalui pengolahan ikan kaleng atau rumput laut olahan dapat meningkatkan ekspor produk jadi.

Selain itu, hilirisasi diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah penghasil bahan baku. Pembangunan fasilitas hilirisasi akan membuka peluang kerja, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Pengembangan industri hilir di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap diversifikasi ekonomi nasional," jelas Josua.

Namun, percepatan hilirisasi juga menghadirkan tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah risiko terhadap keberlanjutan lingkungan. Jika perluasan lahan untuk bahan baku tidak memperhatikan aspek keberlanjutan, ini bisa memicu deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan protes dari pasar internasional terkait standar lingkungan.

"Tantangan lainnya adalah besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, teknologi, dan pelatihan tenaga kerja. Tanpa alokasi dana yang cukup, proyek hilirisasi bisa terhambat," ungkap Josua.

Keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, menjadi masalah lain yang perlu segera diatasi agar bahan baku dapat diangkut ke fasilitas hilir secara efisien.

Dari sisi pasar, produk hilir dari sektor ini harus bersaing secara internasional, baik dari segi kualitas maupun harga. Hal ini menuntut inovasi teknologi dan efisiensi operasional agar produk hilir Indonesia memiliki daya saing di pasar global.

Hilirisasi membawa dampak signifikan pada tiga sektor utama, yakni pertanian, kehutanan, dan kelautan. Dalam sektor pertanian, kebijakan ini dapat mendorong pengembangan agroindustri berbasis bahan baku lokal, seperti pengolahan pangan olahan dan bioenergi. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di sektor kehutanan, hilirisasi dapat fokus pada pengembangan produk kayu bernilai tinggi, seperti furnitur dan kertas. Meski demikian, upaya ini harus berorientasi pada prinsip kehutanan berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, hilirisasi di sektor kelautan membuka peluang besar dalam pengolahan hasil laut. Produk seperti ikan kaleng, rumput laut olahan, dan produk berbasis maritim lainnya dapat memperluas pasar ekspor. Namun, Josua mengingatkan pentingnya kontrol atas eksploitasi berlebihan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Untuk memastikan keberhasilan percepatan hilirisasi, Josua menekankan perlunya strategi kebijakan yang matang dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah memastikan bahwa pengembangan lahan baru, termasuk sawit, memenuhi standar keberlanjutan internasional.

"Kepatuhan pada standar ini akan menjaga akses pasar ekspor dan memastikan hilirisasi tidak merusak lingkungan," jelasnya.

Pemerintah juga perlu melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur melalui insentif pajak dan kemitraan publik-swasta. Dukungan sektor swasta dinilai mampu mempercepat pembangunan fasilitas hilirisasi dan memastikan kelancaran implementasi kebijakan.

Pelatihan tenaga kerja dan pengembangan teknologi lokal menjadi kunci penting lainnya. Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, industri hilir dapat beroperasi lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi.

"Pengembangan teknologi lokal akan membantu Indonesia mencapai kemandirian dalam industri hilir," tambah Josua.

Ekspansi pasar ekspor untuk produk hilir juga harus menjadi prioritas. Diversifikasi pasar, agar tidak bergantung pada satu negara atau kawasan tertentu, akan mengurangi risiko ekonomi dan membuka peluang baru bagi produk hilir Indonesia.

Secara keseluruhan, percepatan hilirisasi di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan menawarkan potensi besar bagi perekonomian nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada perencanaan yang matang dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

"Risiko yang ada, terutama terkait lingkungan dan pembiayaan, harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan manfaat jangka panjang," tukas Josua Pardede.

#infrastruktur #investasi #teknologi #satgas #sdm #hilirisasi