Cek Fakta Senggolan Anies ke Prabowo Soal Tak Berada di Kekuasaan Bikin Tak Bisa Berbisnis

AKURAT.CO Fenomen simbiosis mutualisme antara pengusaha dan penguasa kembali mencuat dalam debat perdana capres semalam.

Saat itu moderator meminta Anies menjawab pertanyaan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk membenahi tata kelola partai politik mengingat kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi yang selalu rendah. 

Anies kemudian menjawab bahwa rakyat tidak hanya tidak percaya terhadap partai politik namun juga proses demokrasi saat ini. Terkait proses demokrasi, menurut Anies setidaknya ada 3 unsur, kebebasan berbicara, oposisi yang bebas mengkritik dan menjadi penyeimbang pemerintah serta proses pemilihan yang netral, transparan, jujur dan adil.

Baca Juga: Kartu Start Up Prabowo-Gibran Bakal Lahirkan Banyak Pengusaha Baru

"Kalau kita saksikan dua ini akhir-akhir ini mengalami problem, bagaimana kebebasan berbicara menurun dan oposisi. Indeks demokrasi kita turun. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi saat ini," kata Anies dipantau secara daring, Rabu (13/12/2023).

Prabowo, yang diminta moderator menanggapi jawaban Anies kemudian menyampaikan bahwa Anies dinilai agak berlebihan. Pasalnya, jika benar demokrasi di Indonesia tidak berjalan, ia tak akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi Mas Anies. Anda ke rumah saya. Kita oposisi, Anda terpilih," timpal Prabowo.

Anies kemudian diberi kesempatan oleh moderator untuk balik menanggapi tanggapan Prabowo. Menurutnya, saat menghadapi sebuah proses demokrasi selalu ada dua pihak yang posisinya sama-sama terhormat yakni pemerintah dan oposisi. Saat proses pengambilan keputusan dilakukan dan ada oposisi, akan selalu ada pandangan atau perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi penting.

"Sayangnya tidak semua orang itu tahan berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk jadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat," ungkap Anies.

Aset Mandek

Sebelumnya di acara Bicara Gagasan di kampus UGM bersama Najwa Shihab, Prabowo mengungkapkan bahwa bisnis dan kekayaannya sebagaimana tertera di LHKPN 2022 sebesar Rp2,04 triliun sempat menemui jalan buntu atau mandek karena ia tidak berada dalam kekuasaan.

Diungkapkan Prabowo, ia sudah menjadi pengusaha selama lebih dari 20 tahun dan mempekerjakan ribuan karyawan. Kekayaannya sendiri lebih banyak nontunai. Bahkan banyak aset atau pabriknya yang mandek karena tidak memperoleh kredit karena ia tidak berkuasa 20 tahun.

"Saya punya karyawan ribuan tidak saya PHK. Ini realita. Saya tidak malu-malu saya memang jadi pengusaha. Karena saya waktu pensiun waktu itu Rp900 ribu. Sekarang pensiun saya Rp4,8 juta. Jadi kalau saya tidak berbisnis saya tidak bisa hidup," ucap Prabowo.

Diakui, dalam keadaan terjepit tak jarang ia terpaksa menjual aset atau tanah untuk membiayai kebutuhan partai (Gerindra) dan kebutuhan lainnya. Mengingat kebanyakan kekayaan Prabowo merupakan aset tetap dan bukan aset lancar (yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari setahun), ia mengakui jumlahnya belum aman untuk membiayai berbagai kebutuhan. Saat butuh uang, tanah yang dimiliki pun saat hendak dijual belum tentu langsung bisa ada pembelinya. 

"Tapi saya akui dalam beberapa keadaan terjepit saya hidupnya dari jual aset. Kadang-kadang saya, dan ini tidak saya anjurkan ke semuanya, tapi kadang-kadang saya terpaksa jual aset/ jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya," imbuh Prabowo.

Namun sebagai ketua dewan pembina partai Gerindra, diakuinya saat ini partainya sudah self financing dan bisa mendanai dari diri sendiri untuk membangun kantor di berbagai provinsi maupun kabupaten. 

Romantisme Penguasa Dan Pengusaha

Romantisme pengusaha dan penguasanya sebenarnya sudah marak di zaman orde baru. Kala itu sudah muncul sekelompok pengusaha yang dikenal sebagai 9 naga, sebutan yang disematkan ke mereka lantaran besarnya guritas bisnisnya.

Dalam buku Liem Sioe Liong's Salim Group: The Business Pillar of Suharto's Indonesia (2014), Richard Borsuk dan Nancy Chng misalnya menyebutkan Salim dan Soeharto punya simbiosis mutualisme yang kemudian oleh Sri Bintang Pamungkan seperti dalam bukunya Ganti Rezim Ganti Sistim (2014), disebut melahirkan istilah sembilan naga.

Salim kala itu mengawali bisnisnya di sektor impor barang dan menjadi pemasok barang tentara. Karena menjadi pemasok inilah dia berkenalan dengan Soeharto yang kemudian menjadi Presiden Kedua Indonesia. Kedekatannya dengan Soeharto membuat bisnisnya semakin makmur.

Dalam konteks kekinian, warganet juga sering menyebut istilah Lord Luhut misalnya, gelar dewa yang disematkan pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada sebuah unggahan, akun X @PartaiSocmed mempertanyakan bagaimana pemilik bisnis PLTU (merujuk Menko Luhut selaku pemilik emiten TOBA) yang merupakan penyebab polusi udara bisa ditunjuk presiden Jokowi untuk mengatasi polusi udara.

Menko Luhut melalui PT Toba Sejahtera memang tercatat memiliki 8,935% saham di PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Kepemilikan Menko Luhut di Toba Sejahtera tercatat dalam prospektus penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) TOBA pada 2012. Ia mengempit 99,98% saham PT Toba Sejahtra sementara 0,02% sisanya digenggam putranya, David Togar Pandjaitan.