Musni Umar: Murtad Dikaitkan Omnibus Law Cipta Kerja Heboh karena Disalahpahami

AKURAT.CO Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar menilai Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad salah pengertian dalam menanggapi tulisan Marissa Haque soal murtad dikaitkan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Menurut Musni Umar, yang dimaksud murtad yakni peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal yang diambil alih oleh pemerintah, sehingga tidak mengamalkan Islam. Namun hal itu bukan berarti diartikan keluar dari keyakinan beragama Islam.

“Tulisan Marissa Haque di Twitter soal murtad dikaitkan Omnibus Law heboh karena disalahpahami. Dia maksud peran MUI dalam sertifikasi halal diambil Dirjen, dimaknai murtad. Murtad bahasa gaul tidak amalkan Islam. Jadi, bukan makna harfiyah keluar dari Islam,” cuitnya melalui akun Twitter @musniumar yang dikutip Akurat.co, Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Sebelumnya, Marissa Haque membuat tulisan untuk menanggapi Omnibus Law UU Cipta melalui unggahan di akun Instagram-nya.

“Demi Allah, “sungguh jahat” UU Omnibus Law Cipta Kerja ini guys. Perlahan namun pasti, masyarakat Muslimin Indonesia yang 87 persen itu di-murtad-kan. Mulai dari jaminan makanan halalnya,” tulisnya. 

Tulisan ini pun ditanggapi Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad yang menilai tidak ada indikasi bahwa dalam undang-undang itu akan menyebabkan orang menjadi murtad.

Menurutnya, konteks orang murtad atau akan pindah agama, itu urusan keyakinan masing-masih setiap orang dengan Tuhan-nya. Sama sekali, tidak ada urusan dengan UU Cipta Kerja.

"UU Cipta kerja ini relasi yang mengacu tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja. Bagaimana hubungan pengusaha dengan buruh. Bagaimana mengatur tentang investasi. Bagaimanan perizinan kerja dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan hal-hal yang ada. Dalam hal-hal di kehidupan duniawi saja," ujar Suparji.

"Sementara, orang murtad itu kan pindah agama kan ya. Bahwa itu soal keyakinan. Jadi dua hal yang sangat fundamental perbedaannya," Suparji menambahkan.

Maka itu, ia mengingatkan kepada Marissa Haque, bila memang ingin menyampaikan pendapat terkait penolakan UU Cipta Kerja, harus sesuai agar tidak menimbulkan spekulasi. []