Akurat Logo

Pemerintah Atur Harga Pembelian Beras, Efektivitas Kah?

Andi Syafriadi | 18 November 2026, 17:07 WIB
Pemerintah Atur Harga Pembelian Beras, Efektivitas Kah?
Ilustrasi Persediaan Beras

AKURAT.CO Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga beras melalui pengaturan harga pembelian dinilai perlu disertai evaluasi terhadap kondisi pasar.

Pasalnya, penetapan harga melalui regulasi belum tentu efektif apabila persoalan pasokan dan distribusi belum terselesaikan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memperluas pengaturan harga pembelian pemerintah (HPP) kepada pelaku usaha.

Baca Juga: BNI Buka Peluang Bisnis UMKM Pangan Lewat InnoFood 2026

Menurut Dipo, sebelumnya HPP menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pembelian beras. Namun, melalui surat terbaru yang disinggungnya, ketentuan harga tersebut juga diarahkan untuk menjadi acuan bagi pelaku usaha.

"Kalau sebelumnya HPP digunakan sebagai acuan pemerintah ketika membeli beras, sekarang melalui surat yang baru, pelaku usaha juga diminta membeli dengan harga tersebut," kata Dipo dalam Agenda PWJ Forum Vol IV: Bongkar Ekonomi Rente! di Jakarta, Rabu (18/11/2026). 

Ia menilai langkah pemerintah untuk mengendalikan harga melalui regulasi perlu dicermati efektivitasnya. Sebab, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan dinamika pasar hanya dengan menetapkan ketentuan harga.

Dipo berpendapat, persoalan harga beras tidak hanya berkaitan dengan harga pembelian, tetapi juga menyangkut ketersediaan pasokan, distribusi, serta mekanisme perdagangan.

"Menurut saya, pendekatan melalui regulasi seperti ini belum tentu menjadi langkah yang tepat. Pemerintah mungkin kesulitan mengendalikan harga di pasar, sehingga kemudian mencoba mengaturnya melalui regulasi," ujarnya.

Baca Juga: Kepala Bakom: Presiden Prabowo Siapkan Terobosan Ciptakan Lapangan Kerja bagi Kelas Menengah

Ia juga mengingatkan bahwa penerapan aturan tersebut harus disertai pengawasan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

Menurut Dipo, pemerintah perlu memastikan kebijakan harga tidak hanya menjadi ketentuan administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan tanpa mengganggu aktivitas perdagangan.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.