Zulhas: Kewenangan Izin Impor Bahan Baku Obat Diatur oleh BPOM, Bukan Kemendag

AKURAT.CO Maraknya kasus ginjal akut yang saat ini sedang terjadi di Indonesia diduga dampak dari bahan baku obat batuk sirup yang mengandung Etinol Glikol. Bahan baku yang merupakan bahan impor itu saat ini sedang diusut oleh pihak yang berwenang untuk diketahui apa ada unsur pidana atau tidak.
Ditemui secara eksklusif oleh AKURAT.CO, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau yang akrab disebut Zulhas ini mengatakan bahwa Kementerian Perdagangan selaku pihak yang memberikan izin masuk impor hanya meneruskan apa yang telah diarahkan oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).
Zulhas juga mengaku bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak mempunyai kewenangan apapun soal bahan baku tersebut layak atau tidak, karena pengawasan dan perizinan itu sendiri adalah kewenangan dari BPOM.
"Kalau disini, Kemendag itu layani sektor lain, kalau BPOM itu sudah (izinkan) masuk, ya sudah masuk, nah kan disini kita kan jadi pintu masuk aja. misalnya di izinkan oleh bpom, di impor dan sudah di ijinkan, nah yasudah masuk," ujar Zulhas, Selasa (25/10/2022).
Zulhas juga menegaskan bahwa pihaknya hanya meneruskan, dan yang terpenting sudah memiliki izin dari badan terkait yang merupakan BPOM selaku pengurus perizinan.
"Kita tidak punya kewenangan untuk layak atau tidak, itu bukan kewenangan kita. Itu yang penting sudah ada izinnya dari badan terkait, nah kita ngga tahu itu kalau obat racun atau obat apa kan ngga tahu, yang penting kita lihat ada izinnya dan syaratnya sudah izin jalan, ya oke lanjut," ucapnya.
Selain itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kemendag sama sekali tidak mengerti soal obat-obatan tersebut bahaya atau tidak, karena hal tersebut bukan ranahnya.
Akan tetapi, ia berharap agar soal obat-obatan impor tersebut tidak terjadi, dan apabila memang ditemukan adanya perizinan obat-obatan itu, maka dari Kemendag akan melakukan langkah preventif dengan badan terkait supaya itu tidak terjadi di kemudian hari.
"Karena kita itu ngga ngerti (soal obat-obatan), karena bukan domainnya Kemendag. Tapi itu kalau terjadi ya, misalkan itu ya misalkan, nanti kita beritahu itu supaya tidak terjadi," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM, Mendag Zulkifli Hasan, serta Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita terkait fenomena ini.
Ia juga meminta Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Listyo Sigit untuk mendalami ada atau tidaknya unsur pidana di balik kasus gagal ginjal akut ini.
Muhadjir menuturkan pengusutan oleh kepolisian menjadi penting karena, menurutnya, bahan baku berbahaya itu berasal dari luar negeri. Justru di negara yang mengekspornya tidak ada kasus gagal ginjal akut.
"Ini harus kita lakukan karena, berdasarkan data awal, ini adalah bahan baku impor dari sebuah negara yang sekarang negaranya justru tidak kena. Tetapi kenapa justru negara yang mengimpor kok kena. Ada tiga negara yang kena, termasuk Indonesia," tukasnya. []
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 3Stok Rudal Menipis, Angkatan Laut AS Akui Gunakan Tomahawk Kedaluwarsa untuk Perang Iran
- 4Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026 Malam Ini, Catat Jadwal dan Cara Menontonnya
- 5PBSI Panggil 6 Juara Dunia Junior Masuk Pelatnas Cipayung Tanpa Tunggu Periode Baru
- 6Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Malam Ini: Man City vs Fulham, Newcastle vs Arsenal
- 7Di Tengah Pertemuan Trump-Putin-Xi, Inggris Justru Komitmen Kirim 1.000 Drone ke Ukraina
- 8Cara Cek Desil Bansos 2026 Pakai NIK KTP, Simak Syarat Dapat BSU Rp900 Ribu
- 9Indonesia Tingkatkan Akses Pasar di Uni Eropa Lewat Penandatanganan IEU-CEPA
- 10Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata




