Komitmen Pembiayaan Iklim, China Bakal Hentikan 65% Proyek PLTU Batu Bara di Indonesia

AKURAT.CO Pernyataan Presiden China, Xi Jinping yang akan menghentikan pembangunan PLTU batu bara di luar negeri, pada September lalu bakal membuat proyek itu menurun drastis. Diperkirakan, kapasitas PLTU batu bara yang akan dibangun kecuali di India dan China akan menyusut dari 65 gigawatt (GW) menjadi 22 GW, jika China benar-benar menerapkan komitmennya pada semua pembangkit yang belum mendapatkan pembiayaan (financial close).

Temuan di atas berasal dari analisis data terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor (GEM), di mana estimasi rencana pembangunan PLTU batu bara sebesar 22 GW yang tersisa (sekitar 28 proyek PLTU) adalah kurang dari sepertiga proyek PLTU batu bara di kawasan yang sudah financial close.

Ditambah lagi dengan adanya komitmen negara G-20 yang juga akan mengakhiri pembiayaan publiknya untuk pembangunan PLTU batu bara, maka kemungkinan besar dari 22 GW itu juga akan menghadapi risiko pembatalan pada tahun-tahun mendatang. Saat ini PLTU batu bara dalam tahap pra-konstruksi berada di delapan negara Bangladesh, Indonesia, Laos, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

" Saat ini sesuai RUPTL 2021-2030 sekitar 65 persen dari PLTU batu bara yang direncanakan dibangun di Indonesia berpotensi batal jika China menarik dan membatalkan pembiayaan listrik batu bara. Proyek tersisa yang kemungkinan akan dilanjutkan adalah proyek pembangkit di kawasan industri," kata peneliti di Global Energy Monitor, Russell Gray lewat keterangannya, Rabu (10/11/2021).

Pada 3 November lalu, Vietnam bergabung dengan “Global Coal to Clean Power Transition Statement”. Perjanjian itu dideklarasikan untuk meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih dan menghentikan pembangkit listrik batu bara paling lambat 2040-an.

Indonesia juga menandatangani pernyataan tersebut, tetapi mengecualikan klausul 3, yaitu menghentikan perizinan baru, konstruksi, dan pembiayaan langsung untuk proyek pembangkit batu bara baru yang belum dihentikan. Indonesia malah menambahkan peringatan yang mengatakan, "akan mempertimbangkan untuk mempercepat fase batu bara ke tahun 2040-an, tergantung pada ... bantuan keuangan dan bantuan teknis internasional."

“ Industri batu bara Asia adalah benteng terakhir, mereka telah melihat gelombang pembatalan terhadap penggunaan pembangkit listrik batu bara. Janji China untuk menghentikan pembiayaan PLTU batu bara di luar negeri akan memicu satu gelombang baru,” terangnya. 

“Dari 28 proyek pembangkit listrik yang tersisa saat ini di wilayah Asia, masa depan mereka sudah terlihat suram,” imbuh Russell. 

Pembatalan jaringan 22 GW yang tersisa akan menghemat lebih dari US$27 miliar dalam biaya modal yang dapat dihabiskan untuk teknologi nol-karbon, efisiensi energi, serta perluasan dan modernisasi jaringan. Selain itu juga akan menghindari penambahan sekitar 103 juta ton emisi CO2 setiap tahun setara dengan total emisi CO2 Bangladesh pada 2019.

Di seluruh wilayah Asia saat ini, ada sekitar 43 GW proyek batu bara yang sedang dibangun. Proyek-proyek ini sudah tidak dibutuhkan dan berisiko jika dibangun, dengan biaya bahan bakar yang tidak dapat diprediksi, masalah lingkungan dan kesehatan, kelebihan kapasitas bahan bakar fosil serta pembayaran subsidi terkait.

Kondisi itu merupakan alasan penting bagi pemerintah nasional untuk segera membatalkan proyek-proyek ini sebelum mereka mulai beroperasi.

“ Daftar pembiayaan yang mau dan mampu mendanai batu bara semakin berkurang. Pembangunan PLTU batu bara baru tidak sesuai dengan janji-janji yang dibuat negara-negara Asia pada COP26. Ini tidak masuk akal secara finansial karena harga pembangkit tenaga surya dan angin terus turun menjadi lebih murah daripada listrik batu bara,” tutur analis CREA dan salah satu penulis laporan tersebut, Isabella Suarez.[]