Pemerintah Incar Rasio Elektrifikasi Listrik 100 Persen Pada Tahun 2022

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah berupaya menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2022. 

Untuk itu, saat ini pemerintah akan fokus memperbaiki akses listrik seluruh desa didaerah 3T agar dapat memperoleh akses listrik untuk mendukung target 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Webinar Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030  PT PLN (Persero) 2021-2030, Selasa (5/10) di Jakarta.

"Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang baru daya listrik juga menjadi perhatian pemerintah," katanya lewat keterangannya, Rabu (6/10/2021).

Direncanakan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 80.000 sambungan dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) melalui anggaran APBN yang direncanakan Kementerian ESDM.

Untuk meningkatkan bauran energi terbarukan dan penyaluran tenaga listrik bagi masyarakat perdesaan di 3T yang selama ini dilayani oleh pembangkit listrik diesel, pemerintah mendorong Program Dedieselisasi melalui penggantian PLTD dengan Pembangkit EBT sesuai dengan potensi energi terbarukan setempat.

Selain itu, pemerintah juga mendorong Program PLTS Rooftop dalam rangka meningkatkan peran serta konsumen dalam penggunaan energi bersih.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan bahwa selain perencanaan pembangkitan, rencana pembangunan transmisi juga menjadi perhatian khusus pemerintah. 

Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang over supply ke daerah yang defisit, penyaluran listrik ke daerah Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Smelter, dan lain-lain.

"Pemerintah juga fokus meningkatkan pemanfaatan sumber daya EBT ke pusat beban, mengingat potensi EBT jauh dari pusat beban listrik. Rencana pembangunan jaringan distribusi bagi masyarakat yang belum teraliri listrik dan peningkatan jam nyala menjadi 24 jam pada sistem isolated, juga menjadi perhatian dari Pemerintah dan PLN," tambah Rida menjelaskan.

Rida menegaskan bahwa pemerintah dan PLN sangat berhati-hati dalam menyusun RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030 baik dari sisi kebutuhan demand listrik maupun dari sisi perencanaan pembangkitan, transmisi dan distribusi.

Mempertimbangkan keterbatasan kemampuan investasi, saat ini PLN didorong untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan pelayanan konsumen.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Zulkifli Zaini menyampaikan bahwa PLN akan berupaya melakukan peningkatan demand dengan program pemasaran yang agresif seperti kompor induksi, kendaraan listrik (EV) dan upaya lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya demand baru di Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan yang lainnya.

"Pada sisi infrastruktur PLN akan meminimalkan penambahan kapasitas infrastruktur baru dan melaksanakan relokasi pembangkit PLTG/GU ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk meminimalkan biaya investasi dan meningkatkan utilisasi aset serta melaksanakan negosiasi penyesuaian jadwal, baik itu kepada IPP pembangkit maupun penyedia bahan bakar," tambah Zulkifli.

Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana direncanakan dalam RUPTL ini memerlukan sinergi antara PLN dan peran serta seluruh stakeholders. Pihak Swasta, badan usaha pengembang/IPP dan Lembaga Pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan.[]