BSN Harus Gencar Jemput Bola ke UMKM

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat melakukan jemput bola secara masif agar semakin banyak lagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Tanah Air yang mau menstandardisasi produk-produk mereka.

"Masih banyaknya perusahaan yang pasif dalam mengurus sertifikasi standar nasional," kata Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurut dia, hal itu sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab bagi BSN.

Ia mengatakan DPR akan terus membantu dan mengawal proses dari target BSN untuk melakukan standardisasi produk nasional.

"Untuk sektor-sektor usaha yang potensial yang menyentuh kepentingan rakyat kecil, menyentuh usaha kecil menengah, tetapi mereka pasif, pasif untuk mengurus sertifikasi. Nah ini perlu dijemput bola oleh BSN, sehingga tentu ini akan menjadi situasi baru. Kami di DPR siap untuk membantu dan mengawal," ucapnya.

Herman berpendapat bahwa hal itu penting dilakukan dalam rangka membantu para pengusaha kecil mendapat garansi kepada produk mereka agar lebih diminati konsumen.

Terkait UMKM, sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa program kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas.

Bahlil mengatakan penandatanganan kerja sama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing (PMA)/penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan UMKM di Jakarta, Senin (18/1), merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara BKPM dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Pak Teten (Menkop UKM) selalu sampaikan bahwa jangan lagi UMKM kita itu jualnya beras, kerupuk. Investasi kali ini Rp1,5 triliun, UMKM yang melakukan supply chain (rantai pasok). Ini mendekatkan kita pada modernisasi. Kalau jual sembako, jual kerupuk, itu pasca-kemerdekaan kita," katanya.

Dalam penandatanganan kerja sama itu, program kemitraan usaha besar dengan UMKM kemitraan tersebut mengkolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi nilai kontrak sebesar Rp1,5 triliun. []