Akurat Logo

Apa Itu UU Perampasan Aset? Ini Tujuan, Mekanisme, dan Jenis Harta yang Bisa Disita Negara

Putri Chandra | 20 November 2026, 16:25 WIB
Apa Itu UU Perampasan Aset? Ini Tujuan, Mekanisme, dan Jenis Harta yang Bisa Disita Negara
Ilustrasi, Apa Itu UU Perampasan Aset - gemini

AKURAT.CO UU Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang banyak diperbincangkan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disetujui menjadi undang-undang pada 19 November 2026.

Aturan ini mengatur mekanisme pengambilalihan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika.

Lantas, apa itu UU Perampasan Aset, apa tujuan pembentukannya, dan harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara?

Baca Juga: Ditjen Migas Tekankan Tata Kelola Participating Interest 10 Persen Agar Manfaat Migas Dirasakan Daerah


Apa Itu UU Perampasan Aset?

UU Perampasan Aset adalah aturan hukum yang mengatur mekanisme pengambilan atau penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan kejahatan oleh negara melalui proses hukum.

Aturan ini bertujuan agar pelaku kejahatan tidak bisa menikmati hasil tindak pidana, seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan ekonomi lainnya.

Sederhananya, UU Perampasan Aset memungkinkan negara mengambil kembali harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian dan mengembalikan aset kepada negara atau pihak yang berhak.

Namun, perampasan aset bukan berarti pemerintah bisa mengambil harta milik seseorang secara sembarangan.

Harus ada dasar hukum, bukti yang relevan, dan mekanisme peradilan yang menjamin perlindungan hak pemilik aset.

Baca Juga: Serangan kepada Calon-calon Wapres Jangan Menyasar Keluarga


Apakah UU Perampasan Aset Sudah Disahkan?

Perkembangan terbaru, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat I pada 18 November 2026 untuk dibawa ke rapat paripurna.

Dengan demikian, pembahasan RUU yang telah berlangsung selama bertahun-tahun mencapai tahap persetujuan DPR dan pemerintah.


Tujuan UU Perampasan Aset

Ada beberapa tujuan utama pembentukan aturan ini, yaitu:

  1. Memberantas korupsi: Mengambil alih aset yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

  2. Memiskinkan hasil kejahatan: Mencegah pelaku menikmati keuntungan dari tindak pidana.

  3. Memulihkan kerugian negara: Mengupayakan pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana.

  4. Melindungi korban kejahatan: Membuka peluang pengembalian aset untuk memulihkan kerugian korban.

  5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum: Memungkinkan proses perampasan aset melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.


Mekanisme Perampasan Aset

Secara umum, proses perampasan aset meliputi beberapa tahapan:

  1. Penelusuran aset: Aparat menelusuri harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

  2. Pemblokiran atau penyitaan: Aset dapat diamankan sesuai ketentuan hukum agar tidak dialihkan atau disembunyikan.

  3. Pengajuan ke pengadilan: Permohonan perampasan aset diproses melalui mekanisme peradilan.

  4. Putusan pengadilan: Hakim memutuskan apakah aset tersebut dapat dirampas oleh negara.

  5. Pengelolaan aset: Aset yang telah dirampas dikelola sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan pengembalian kepada korban atau pemanfaatannya untuk kepentingan negara.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam regulasi ini adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yaitu perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku. Namun, mekanisme tersebut tetap memerlukan putusan pengadilan.


Apa Saja Aset yang Bisa Dirampas Negara?

Berdasarkan draf naskah undang-undang yang tersedia, aset yang dapat dikenakan perampasan meliputi:

  • Uang tunai dan saldo rekening hasil tindak pidana.

  • Tanah dan bangunan yang berasal dari hasil kejahatan.

  • Kendaraan bermotor yang berkaitan dengan tindak pidana.

  • Saham, investasi, dan bentuk kekayaan lainnya.

  • Aset yang telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lain.

  • Barang yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Ruang lingkup tindak pidana yang disebutkan mencakup korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan atau penggelapan tertentu melalui teknologi informasi.


FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan UU Perampasan Aset?

UU Perampasan Aset merupakan aturan yang mengatur pengambilan alih aset hasil tindak pidana oleh negara melalui mekanisme hukum dan putusan pengadilan.

2. Apakah UU Perampasan Aset hanya berlaku untuk koruptor?

Tidak. Ruang lingkupnya juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, terorisme, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan tertentu.

3. Apa itu NCB dalam UU Perampasan Aset?

NCB atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture merupakan mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi tetap melalui proses dan putusan pengadilan.

4. Apakah aset bisa dirampas meskipun pelakunya meninggal dunia?

Ya. Mekanisme NCB dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, termasuk ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dengan memenuhi persyaratan undang-undang.

5. Apakah UU Perampasan Aset sudah disahkan?

Ya. DPR menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada 19 November 2026.


Kesimpulan

UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang mengatur upaya negara mengambil alih harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Kehadiran aturan ini diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, serta membantu pemulihan kerugian negara dan korban.

Meski demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan proses peradilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.