Golkar Tak Goyah Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tuai Banyak Kritik

AKURAT.CO Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik yang datang sama sekali tidak menggoyahkan komitmen partainya dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Idrus dalam merespons Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, yang mengkritik kinerja sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, kritik dari internal koalisi sejatinya menjadi instrumen koreksi dalam kerangka penguatan bersama, bukan justru melemahkan soliditas partai-partai pendukung pemerintah.

Baca Juga: Kabar Duka, Anggota DPR dari Golkar Gandung Pardiman Tutup Usia

Dia lantas meminta seluruh kader Golkar menjadikan kritik sebagai pemacu untuk bekerja lebih proaktif, mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan, program dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai agenda presiden.

"Arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil, bahwa apapun tantangan, apapun kritikan, kita tidak akan goyah sedikit pun mendukung Pemerintahan Prabowo," kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dia menyampaikan, volume dan dinamika komunikasi Bahlil selaku Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Presiden Prabowo begitu intensif, tercermin dalam beberapa agenda dan momentum.

Bahkan, Presiden Prabowo juga sempat memberikan apresiasi terhadap kinerja Bahlil selaku Menteri ESDM saat menghadiri acara peluncuran bukunya.

Baca Juga: HUT ke-62, Golkar Salurkan 620 Ribu Paket Sembako untuk Masyarakat di 38 Provinsi

"Dalam acara peluncuran buku '10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia', Presiden secara spesifik memberikan apresiasi luar biasa terhadap kinerja Bahlil," ujarnya.

Keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode ini juga menjadi kepentingan strategis Golkar, dalam menjaga kesinambungan dukungan politik pada periode kedua, yakni periode 2029-2034.

Menurutnya, kritik dalam koalisi merupakan hal yang wajar selama dilandasi niat tulus, penilaian objektif, dan berkeadilan dengan orientasi memperbaiki kinerja pemerintahan.