Prabowo-Gibran Diusung Koalisi Gemuk, Indef Ingatkan Bahaya Politik Demagog

AKURAT.CO Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini menilai, telah terjadi kemunduran demokrasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fungsi check and balance pun tidak berjalan baik di lembaga legislatif.

"Perilaku budget maximizer akan terjadi pada situasi politik Indonesia yang mengalami backsliding democracy akut. Akibatnya, check and balance lumpuh di masa Jokowi," kata Didik dalam diskusi publik bertajuk "Kabinet Rasa Politik atau Profesional? Menagih Arsitektur Kelembagaan Efektif", Rabu (1/5/2024).

Baca Juga: Walau Dukung Pemerintahan Baru, Partai Buruh Tak akan Temui Prabowo untuk Bahas Politik

Didik mengatakan, situasi tersebut sangat potensi berlanjut pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka karena diusung oleh sebuah koalisi besar, yang terdiri dari Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Gelora, PBB, PSI, Garuda dan Partai Prima.

Apalagi, belakangan Prabowo juga terus berupaya merangkul pihak-pihak yang kalah dan berpotensi kekuatan koalisi akan ditambah oleh PKB dan Partai NasDem.

"Jika koalisi kekuasaan kembali ke angka 80 persen menguasai parlemen, maka political market tidak akan sehat. Akan kembali muncul politisi demagog, yang mementingkan dirinya sendiri," ujarnya.

Jika postur koalisi yang diciptakan terlalu gemuk, Didik khawatir akan terjadi politik demagog di mana kekuasaan akan digunakan untuk kepentingan pribadinya.

"Perilaku politisi demagog, di antaranya menteri-menteri dari partai politik cenderung akan menggunakan kekuasaannya menjadi predator anggaran," pungkasnya.