Imin Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

AKURAT.CO Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Imin) menolak Gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden. Imin mendorong agar pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak meniadakan pemilihan gubernur.

Imin meyakini PKB dan mayoritas fraksi menolak ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU DKJ, yang telah sudah disetujui menjadi inisiatif DPR. Imin menilai ketentuan tersebut terlalu dipaksakan, walaupun PKB ikut menyetujui RUU DKJ menjadi inisiatif DPR.

"Ada draf yang menginginkan Pilkada DKI Jakarta ditunjuk pemerintah pusat. PKB menolak dan Insya Allah mayoritas fraksi akan menolak karena terlalu dipaksakan waktunya," kata Cak Imin, pada sela-sela kunjungan kampanye di Bireuen, Aceh, Rabu (6/12/2023).

Baca Juga: Kekhususan Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota: Gubernur Ditunjuk Presiden

Dari sembilan fraksi di parlemen, hanya PKS yang menolak RUU DKJ diparipurnakan, karena menganggap status Ibu Kota Jakarta perlu dipertahankan. Imin tidak menyinggung status Jakarta tersebut perlu dipertahankan.

Menurut Imin, bahaya kalau pemilihan langsung calon gubernur Jakarta dihilangkan. Alasannya, menghilangkan makna demokrasi dan mengorbankan rakyat.

"Itu bahaya apabila dalam menuju posisi persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik," imbuhnya.