Negara Harus Sejahterakan Rakyat, Bukan Perkaya Oligarki 

AKURAT.CO, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Konstitusi harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada pemilik kedaulatan negara ini, yaitu rakyat. Karena tujuan negara ini adalah welfare state yakni negara yang menyejahterakan rakyat. 

Hal itu disampaikan LaNyalla saat menghadiri undangan dialog yang digagas para tokoh pejuang konstitusi dan penjaga Pancasila, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (10/4/2022) malam.

“Negara ini lahir untuk menyejahterakan rakyat. Tapi faktanya arah perjalanan bangsa ini kita serahkan kepada Partai Politik, dan Ekonomi Indonesia berpihak kepada segelintir orang yang berkongsi dengan kekuasaan," kata LaNyalla.

Menurutnya, hal itu terjadi karena Amandemen Konstitusi 1999-2002 yang membuat bangsa ini meninggalkan Pancasila sebagai falsafah dan wadah yang utuh untuk bangsa.

"Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, tetapi saya sudah sering sampaikan bahwa Amandemen Konstitusi 1999-2002 adalah Kecelakaan Konstitusi yang kemudian menjauhkan kita dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa ini, yaitu Pancasila," tambahnya.

Oleh karena itu, LaNyalla berterima kasih, masih ada para tokoh yang mendedikasikan diri untuk memperjuangkan eksistensi Pancasila. 

"Kita tidak bisa membiarkan terus menerus Negara ini dikuasai oleh segelintir orang yang rakus untuk menumpuk kekayaan. Sementara ratusan juta rakyat tetap saja miskin dan menderita. Kita tidak bisa membiarkan Kekayaan Sumber Daya Alam dikuras oleh Oligarki yang membiayai penguasa, sehingga kekuasaan terus berpihak kepada mereka," papar dia.

Oleh karena itu, LaNyalla menegaskan Konstitusi Indonesia harus dengan tegas dan jelas berpihak kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sebab, sistem perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama, dan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. 

"Insya Allah saya akan istiqomah berada di barisan yang ingin mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesejahteraan yang Berkeadilan. Negara berdaulat, berdikari dan mandiri yang tidak dikendalikan oleh segelintir Oligarki. Tapi negara yang lahir untuk kesejahteraan rakyat demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," tegas dia. 

Dalam kesempatan itu LaNyalla juga menyinggung tuduhan dirinya sebagai otak di balik rencana aksi mahasiswa 11 April. Tentang hal ini LaNyalla malah bersyukur.

"Sempat ramai di medsos, saya dituduh sebagai otak di belakang demo mahasiswa. Alhamdulilah, karena dari dulu sudah sering difitnah. Tapi saya yakin, kalau difitnah itu malah akan menaikkan derajat kita. Siapa tahu dengan dituduh otak demo turunkan Presiden, insya Allah nanti saya jadi Presiden," ujarnya.

Ditegaskan juga bahwa dirinya bukan oposisi, tetapi memilih sebagai negarawan. Sebagai pihak yang mengkoreksi penyelenggaraan negara dengan keadilan. Sebab seorang negarawan harus adil sejak dalam pikiran. 

"Saya berusaha menyuarakan kebenaran. Karena kita harus berpikir ke depan, mewariskan demokrasi yang baik kepada anak cucu," katanya.

Ketua DPD RI di acara itu didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Brigjen Pol Amostian, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.

Hadir para tokoh pejuang konstitusi antara lain M Hatta Taliwang (koordinator Grup Konstitusi), Siti Zuhro (peneliti senior BRIN), Brigjen TNI (Purn) Hidayat Poernomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara), Mantan Dubes Indonesia untuk Polandia Hazairin Pohan, Prof Achmad Mubarok, Ichsanuddin Noorsy, Sayuti Asyathri, Ahmad Yani, M Jumhur Hidayat, Ali Hardi Kiai Demak, Bambang Wiwoho, Dr. Mulyadi, Eggy Sudjana dan beberapa tokoh serta komunitas emak-emak.[]