Pemerintah Dinilai Tak Konsisten dalam Menerapkan Kebijakan

AKURAT.CO, Pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan yang dibuatnya.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Kamrussamad, saat menanggapi wacana penambahan jabatan Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Kamrussamad mengungkapkan bahwa hal itu bertentangan dengan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memangkas panjangnya birokrasi alias reformasi birokrasi.

"Publik bisa menilai bahwa ada inkonsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan. Justru saat eselon III, IV dihapuskan, malah di lingkungan Istana bertambah. Apalagi telah ada penambahan stafsus Presiden," ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Kamrussamad mengatakan, pembahasan penambahan jabatan Wakil KSP tidak pernah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RRI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah.

Terkait persoalan ini, Kamrussamad menyampaikan bahwa dalam rapat selanjutnya bersama Mensesneg, pihaknya akan secara khusus menanyakaan urgensi dimunculkannya jabatan Wakil KSP tersebut.

"Karena itu pada masa sidang berikutnya akan kita tanyakan ke KSP dan Mensesneg, karena nomenklatur KSP berada di Mensesneg," katanya.

Lebih lanjut, Kamrussamad juga mengimbau kepada para pembantu Presiden Jokowi untuk tidak memberikan masukan soal kebijakan yang akan membebani keuangan negara.

"Apalagi target pendapatan negara melalui pajak tidak terpenuhi," ujarnya.

Selain itu, Kamrussamad berharap, wacana dimunculkannya Jabatan Wakil KSP itu bukan didasari karena semangat bagi-bagi kekuasaan.

"Semoga ini bukan karena tekanan parpol pendukung yang belum dapat jatah, sehingga perlu bagi-bagi kekuasan," ungkapnya.[]