Sikap PDIP Soal Retret Kepala Daerah Perlihatkan Tradisi Oposisi

AKURAT.CO Penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons tegas dari partai.

PDIP menarik seluruh kadernya yang baru dilantik sebagai kepala daerah dari kegiatan retret yang diselenggarakan pemerintah.

Keputusan ini kemudian menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Pihak yang menentang keputusan tersebut menilai bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat dan seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada instruksi partai.

Baca Juga: Zulhas: Retreat Kepala Daerah Penting untuk Samakan Visi dengan Presiden Prabowo

Apalagi, dalam beberapa kasus, kepala daerah terpilih melalui koalisi parpol, sehingga tindakan boikot terhadap retret dianggap mencederai amanat rakyat.

Dosen Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata, Benedictus Danang Setianto, mengatakan, di sisi lain, PDIP menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap jalannya pemerintahan yang dinilai menyimpang dari kaidah etika dan moral politik.

"PDIP juga menegaskan bahwa pihaknya selalu mendukung proses hukum bagi kader yang terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara. Namun, dalam kasus Hasto Kristiyanto, PDIP melihat adanya unsur pembungkaman politik melalui jalur hukum, sehingga langkah politik dengan menarik kader dari Retret dianggap sebagai respons yang sepadan," jelasnya, melalui kterangan yang diterima, Minggu (23/2/2025).

Baca Juga: Retreat Kepala Daerah Sudah Sesuai dengan Undang-undang

Benedictus menilai bahwa langkah PDIP ini bisa menjadi awal tradisi baru dalam demokrasi Indonesia.

"Tindakan ini akan memulai tradisi baru dalam proses demokrasi, yaitu oposisi yang secara sistematis dan terstruktur mengkritisi kebijakan pemerintah. Ini bisa menjadi langkah awal menuju pembentukan shadow government atau pemerintahan bayangan yang secara khusus mengawasi kebijakan pemerintah," ujarnya.

Menurut Benedictus, prinsip check and balance akan semakin terjaga jika ada oposisi yang kuat.

Pemerintah juga akan lebih berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan karena ada pihak yang memiliki informasi setara dan mampu mengusulkan alternatif kebijakan bagi rakyat.

Baca Juga: Puluhan Kepala Daerah PDIP Bertahan di Magelang, Larangan Retret dari Megawati Dicabut?

"Pada akhirnya, pemilih akan semakin cerdas dalam menentukan sikap saat pemilu karena selalu diberikan opsi kebijakan yang berbeda terhadap kondisi sosial ekonomi yang sama," katanya.

Benedictus, yang juga pendiri Jateng Corruption Watch, berharap, langkah PDIP bukan sekadar respons reaktif tetapi menjadi bagian dari strategi politik jangka panjang tanpa kompromi yang melemahkan peran oposisi.