Bantah Ada Wacana Jokowi Tiga Periode, Golkar Sindir PDIP: Kalau Sakit di Kepala, Jangan Garuk di Kaki

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa tidak pernah ada wacana Presiden Joko Widodo tiga periode sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh PDI Perjuangan.

Dia mengakui, dirinya adalah orang pertama yang mengusulkan penundaan pemilu saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan belum menduduki posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya," kata Bahlil di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga: Lagi, Jokowi Bantah Isu Perpanjangan Jabatan: Tanyakan ke Bu Mega atau Mbak Puan!

Dia memastikan, bahwa Joko Widodo juga tidak pernah memerintahkan siapapun untuk mendorong sekaligus mensukseskan wacana penundaan pemilu tersebut.

"Dan saya sudah ngomong berkali-kali itu ide. Tidak pernah Presiden waktu itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada siapapun, jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya," ujarnya.

Diusulkannya penundaan pemilu tersebut, karena adanya keluhan dari sejumlah pengusaha pasca Indonesia dilanda Covid-19. Oleh karena itu, tuduhan PDIP yang dialamatkan kepada Jokowi adalah kesalahan total.

"Jadi enggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh," ucapnya.

Baca Juga: Jokowi Soal Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka: Hormati Proses Hukum

Bahlil lantas meminta PDIP untuk berpikir dan melihat konteks masalah secara jernih. Sebab, dia memastikan bahwa Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam munculnya wacana penundaan pemilu.

"Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai Menteri Investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pilpres. Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong itu, jadi nggak benar itu," ungkapnya.

Sebagai informasi, PDIP mengaku akan membongkar video skandal politik pasca Sekjennya, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Beberapa isu yang akan dibongkar, yaitu terkait dengan wacana Jokowi tiga periode dan upaya kriminalisasi Anies Baswedan.