Wamenko Polhukam Pimpin Rapat Persiapan Pilkada Serentak 2024: Prioritaskan Keamanan dan Netralitas

AKURAT.CO Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polhukam), Lodewijk Freidrich Paulus, memimpin rapat koordinasi terkait persiapan Pilkada Serentak 2024.

Lodewijk menekankan, Pilkada ini merupakan bagian penting dari 8 program cepat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Pilkada ini menjadi lebih strategis karena beririsan dengan 8 program cepat 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran,” kata Lodewijk dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2024).

Lodewijk menegaskan pentingnya menjaga kondisi Pilkada tetap aman, kondusif, dan bebas konflik.

Menurutnya, hal ini sangat mendukung terlaksananya program pemerintah secara efektif dalam suasana demokratis yang stabil.

Baca Juga: KSP Paparkan Rencana Kerja 2025, Siap Dukung Langkah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

“Kami mengharapkan seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait benar-benar memonitor pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Mengantisipasi potensi kerawanan, Lodewijk menjelaskan, sejumlah lembaga telah memetakan daerah dengan kategori rawan tinggi, sedang, dan rendah.

Papua, misalnya, memiliki empat provinsi yang dikategorikan rawan tinggi karena masih menghadapi sejumlah tantangan sosial, sehingga membutuhkan perhatian ekstra.

"Di Merauke, pemerintah tengah membangun food estate yang perlu didukung bersama agar seimbang dengan pelaksanaan Pilkada," tambahnya.

Lodewijk juga meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengintensifkan operasi intelijen terpadu demi menciptakan sistem peringatan dini (early warning system), sehingga upaya deteksi dan pencegahan dapat lebih optimal.

“BIN harus menjalankan operasi intelijen terpadu untuk membentuk sistem peringatan dini,” tegasnya.

Baca Juga: Besok, Ribuan Buruh Akan Unjuk Rasa Saat Pembacaan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja

Kemenko Polhukam juga mengingatkan kementerian dan lembaga terkait untuk memantau isu-isu lainnya, termasuk partisipasi masyarakat, pemberitaan media yang berimbang, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri.

Menurut Lodewijk, netralitas adalah aspek krusial untuk menyelenggarakan Pilkada yang berintegritas.

“Kita perlu komitmen bersama untuk menjunjung nilai-nilai netralitas sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya.