Sidang Promosi Doktor: Hasto Kritik Abuse of Power Jokowi di Pilpres 2024

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Dalam sidang yang digelar hari ini, Hasto membahas tema "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan."

Dalam desertasinya, Hasto mengupas isu abuse of power dan perilaku politik populisme otoriter (authoritarian populism) yang disebutnya terjadi selama Pemilu 2024.

Topik tersebut ia bahas secara mendalam dalam Bab VIII disertasinya yang berjudul "Ketahanan PDI Perjuangan: Arah Menuju Keberlanjutan dan Masa Depan Demokrasi Disensus."

Baca Juga: Denmark Terbuka: Gregoria dan Putri Kusuma ke Semifinal, Rinov/Pitha Dihentikan Wakil China

Menurut Hasto, PDI Perjuangan menghadapi guncangan selama Pilpres 2024 yang diwarnai oleh abuse of power dan perilaku kekuasaan yang diidentifikasikannya sebagai populisme otoriter.

"Guncangan terhadap pelembagaan partai terjadi pada Pilpres 2024 berupa abuse of power dan power behavior dengan karakternya authoritarian populism," jelas Hasto dalam paparan disertasinya di Balai Sidang UI, Jumat (18/10/2024).

Ia menjelaskan, karakter authoritarian populism tersebut berasal dari perpaduan antara feodalisme, populisme, dan prinsip Machiavellian yang digerakkan oleh ambisi kekuasaan, yang kemudian ia istilahkan sebagai “The Triangle of Authoritarian Populism Leadership.”

Hasto juga menyebutkan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks tersebut, dengan menyatakan bahwa Jokowi, yang seharusnya menjadi panutan dan otoritas moral, justru menggunakan pengaruh kekuasaannya untuk kepentingan tertentu dalam Pemilu 2024.

Baca Juga: Sinopsis The Legend Of Hercules, Perjalanan Kisah Pahlawan Yunani dan Cinta Terlarangnya

"Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi sumber keteladanan dan otoritas moral, terbukti secara kualitatif dan kuantitatif justru menjadi core element ambisi kekuasaan, demi perpanjangan pengaruh kekuasaannya," kata Hasto.

Ia memperingatkan, tindakan seperti itu memiliki implikasi serius bagi demokrasi di Indonesia.

Menurut Hasto, demokrasi bisa menjadi rusak, hukum menjadi lemah, dan sumber daya serta alat negara digunakan untuk mengubah watak demokrasi yang seharusnya berdaulat rakyat menjadi demokrasi kekuasaan.

"Implikasinya sangat serius, kerusakan demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara yang merubah total watak demokrasi, yang berkedaulatan rakyat menjadi demokrasi kekuasaan," ujarnya.

Dalam disertasinya, Hasto juga menyinggung pentingnya memahami pengaruh geopolitik terhadap eksistensi partai politik.

Ia mencatat bahwa Partai Nasional Indonesia (PNI) di era Soekarno runtuh akibat dampak Perang Dingin, dan mengaitkan pengaruh geopolitik dengan peristiwa-peristiwa politik di negara lain, seperti Filipina di bawah kepemimpinan Bongbong Marcos.

"Kongres ke-5 PDI Perjuangan menempatkan pentingnya cara pandang geopolitik bagi ketahanan partai untuk ikut serta dalam ketertiban dunia melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Konstruk modal pengukuran ketahanan partai disusun dari dimensi kemampuan mengelola goncangan dari dalam dan pengaruh geopolitik kontemporer," ujar Hasto.

Sidang Terbuka Promosi Doktor ini menandai langkah penting bagi Hasto Kristiyanto dalam mengembangkan wawasan politik dan akademisnya, sekaligus memberikan pandangan kritis terhadap dinamika politik Indonesia dan peran PDI Perjuangan dalam konteks politik nasional dan internasional.