Hensat: Penetapan Puan Maharani Sebagai Ketua DPR Tak Terkait Koalisi dengan Prabowo

AKURAT.CO Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, yang akrab disapa Hensat, menilai, penetapan Puan Maharani sebagai Ketua DPR periode 2024-2029 tidak bisa dianggap sebagai tanda bahwa PDI Perjuangan akan bergabung ke dalam koalisi Prabowo Subianto.
Menurut Hensat, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa langkah tersebut merupakan sinyal koalisi, dan PDI Perjuangan masih bisa menjadi mitra pemerintah tanpa harus resmi bergabung dalam koalisi.
"DNA PDI Perjuangan ada dalam perjuangannya. Jika mereka berada dalam mode perjuangan, elektabilitas mereka cenderung naik. PDI Perjuangan juga pernah menjadi jembatan, seperti ketika Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR saat pemerintahan SBY," ungkap Hensat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Baca Juga: Peparnas 2024: Menpora Pastikan Kehadiran Presiden Jokowi di Upacara Pembukaan
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini juga tidak menampik bahwa Prabowo Subianto tampaknya ingin merangkul PDIP.
Menurutnya, Prabowo ingin menciptakan harmoni antara kubunya sebagai pemenang Pilpres 2024 dan PDIP sebagai pemenang Pileg 2024.
"Prabowo sadar bahwa PDI Perjuangan adalah lawan yang seharusnya dijadikan teman. Dengan merangkul PDI Perjuangan, hal ini dapat berdampak positif pada pemerintahannya selama 5 hingga 10 tahun ke depan," kata Hensat.
Hensat memprediksi bahwa keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak mungkin saja terwujud.
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini: Aston Villa vs Bayern Munchen, Liverpool vs Bologna
Hal ini, katanya, terlihat dari pertemuan antara Prabowo dan Puan Maharani di acara pelantikan anggota DPR/MPR periode 2024-2029.
"Dalam pertemuan di DPR kemarin, Puan terlihat ingin berkomunikasi dengan semua pihak. Jadi, kemungkinan besar keinginan Prabowo untuk merangkul semua pihak bisa terealisasi," tambahnya.
Namun, Hensat juga menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan PDI Perjuangan.
Ia berpendapat bahwa masih ada kemungkinan PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Jokowi Resmikan 7 PLBN Terpadu: Perbatasan Adalah Wajah Negara Kita
"Belum tentu nantinya pemerintahan Prabowo akan tanpa oposisi. Masih ada peluang PDI Perjuangan memilih untuk tetap di luar pemerintahan," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Digempur Bertubi-tubi oleh Iran dan Kehabisan Amunisi, Tentara AS Tinggalkan Camp Buehring di Kuwait
- 2Setelah Timnas Indonesia yang Semakin 'Belanda' Juara, Masih Pantaskah Mempersoalkan Naturalisasi?
- 3Jadwal Persib Hari Ini vs Port FC, Cek Jam Tayang dan Live Streaming
- 4Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 5Tak Perlu Pansus atau Hak Angket untuk Kasus Ijazah Gibran? Ini Kata Komisi II DPR
- 6Bertarung di Korea Selatan Hingga Thailand, Klub Indonesia Tunjukkan Daya Saing di Asia
- 7John Herdman Terkejut dengan Standar Ekspektasi, Sebut Suporter Berharap Timnas Indonesia seperti Brasil
- 8Gratis! Pekan Antariksa Dunia 2026 di Indonesia, Cek Lokasi dan Cara Daftarnya
- 9Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan 100 Kampung Nelayan, Target Beroperasi Akhir Tahun
- 10Amankan Investasi di Indonesia, Prabowo Anggap Semua Investor Saudara








