Projo Pasang Badan Usai Budi Arie Didesak Mundur: Kita Lagi Diserang, Masa Komandannya Disuruh Kabur

Bendahara Umum DPP Projo, Panel Barus, mengibaratkan Budi Arie sebagai komandan tempur. Ia menilai tidak selayaknya komandan tempur meninggalkan arena pertempuran disaat mendapat serangan.

 

Seperti diketahui, desakan mundur kepada Budi Arie itu muncul pasca Pusat Data Nasional (PDN) diretas dan mengakibatkan kebocoran data secara masif. Di sisi lain, pemerintah juga dianggap lamban dalam menangani kasus peretasan tersebut.

 

 

"Logika sederhananya kalau saya diminta oleh presiden untuk memimpin pertempuran, masak di saat serangan terjadi masak disuruh kabur? Gitu loh logikanya. Ini serangan terjadi, masa kita disuruh kabur?"kata Panel di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

 

Menurut Panel, sangat tidak masuk akal jika komandan tempur disuruh kabur di tengah situasi yang darurat. Jika dirinya ada dalam kondisi tersebut, Panel mengaku akan tetap berjuang sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan.

 

"Ini perang terjadi, kita diserang, lalu komandan perangnya disuruh kabur. Ini kan logic ini. Kalau saya pribadi sebagai komandan, saya akan hadapi ini serangannya. Masa iya kabur dari medan tempur? Logicnya seperti itu," ujarnya.

 

 

 

Sebelumnya, sejumlah pejabat negara disebut layak mundur dan bertanggung jawab atas kasus peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada 210 data instansi pemerintah.

 

Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, peretasan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

 

"Pertama ini satu musibah besar, yang kedua ini nggak boleh hanya sekedar kejadian tanpa ada catatan ya, catatan pertama berarti kita ini diserang langsung ke jantungnya, masalah keamanan nasional," kata Achmad saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

 

Achmad mengatakan, ada beberapa pejabat yang menurutnya berkaitan dengan urusan keamanan siber dan dianggap layak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

 

 

Seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

 

"Pihak-pihak yang terkait dengan keamanan nasional harus bertanggung jawab, menurut saya mereka layak mundur ya, tidak hanya Menkominfo yang mundur, tapi juga termasuk Kepala BIN, Kepala BSSN dan Menkopolhukam," ujarnya.

 

Bahkan, lanjut Achmad, sejumlah pejabat tersebut bisa dikatakan sebagai pengkhianat bangsa karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

 

"Nah ini mereka yang paling bertanggung jawab, mereka bisa dianggap pengkhianat negara karena mereka tidak menjalankan tugasnya, dan mereka harus diinvestigasi sesuai dengan aturan yang berlaku," tukasnya.