Didesak Mundur dari Jabatan Menkominfo, Budi Arie: Ah No Comment! Itu Hak Masyarakat

AKURAT.CO Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menanggapi banyaknya desakan masyarakat yang meminta dirinya mundur pascamunculnya insiden peretasan server Pusat Data Nasional (PDN).

Budi mengatakan, munculnya desakan itu adalah hal yang wajar. Menurutnya, itu adalah bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ia pun tak mau banyak komentar terkait hal tersebut.

"Ah no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Baca Juga: PAN Sindir Anies: Enggak Punya Partai, tapi Ngotot Selalu Mencalonkan Diri

Lagi pula, Budi mengatakan, sejauh ini belum ada bukti terjadinya kebocoran data milik pemerintah. Sebagaimana, hal tersebut juga disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ujarnya.

Budi berjanji, dalam waktu yang tidak lama lagi, dirinya akan mengungkap siapa dalang dan motif dari peretasan server PDN.

"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara tapi perorangan dengan motif ekonomi," pungkasnya.

Baca Juga: Jawaban PMM, Apa 3 Tantangan Paling Sulit yang Akan Anda Hadapi dalam Melakukan Perubahan Tersebut?

Sebelumnya, sejumlah pejabat negara disebut layak mundur dan bertanggung jawab atas kasus peretasan pada server Pusat Data Nasional (PDN) yang berdampak pada 210 data instansi pemerintah.

Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, peretasan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

"Pertama ini satu musibah besar, yang kedua ini nggak boleh hanya sekedar kejadian tanpa ada catatan ya, catatan pertama berarti kita ini diserang langsung ke jantungnya, masalah keamanan nasional," kata Achmad saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

Baca Juga: Apa Kejadiannya, Kapan, di Mana, Siapa yang Terlibat, Apa yang Membuat Anda Memilih Merefleksikan Peristiwa Tersebut, dan Bagaimana Kejadiannya?

Achmad mengatakan, ada beberapa pejabat yang menurutnya berkaitan dengan urusan keamanan siber dan dianggap layak untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

"Pihak-pihak yang terkait dengan keamanan nasional harus bertanggung jawab, menurut saya mereka layak mundur ya, tidak hanya Menkominfo yang mundur, tapi juga termasuk Kepala BIN, Kepala BSSN dan Menkopolhukam," ujarnya.

Bahkan, lanjut Achmad, sejumlah pejabat tersebut bisa dikatakan sebagai pengkhianat bangsa karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

"Nah ini mereka yang paling bertanggung jawab, mereka bisa dianggap pengkhianat negara karena mereka tidak menjalankan tugasnya, dan mereka harus diinvestigasi sesuai dengan aturan yang berlaku," tukasnya.