Akurat Logo

Bappilu Gerindra: Kita Mau Pemimpin yang Diinginkan Rakyat, Bukan dari Kecurangan

Atikah Umiyani | 8 Februari 2024, 23:41 WIB
Bappilu Gerindra: Kita Mau Pemimpin yang Diinginkan Rakyat, Bukan dari Kecurangan
 
AKURAT.CO Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Jawa Barat berpesan kepada masyarakat untuk ikut andil menjaga Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil.
 
Hal itu disampaikan Ketua Bappilu Gerindra Jabar, Aries Marsudiyanto, merespons dugaan berbagai kecurangan pemilu yang muncul, seperti surat suara tercoblos di Malaysia dan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pindah TPS di Bogor. 
 
Dia meminta masyarakat untuk segera melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan hal-hal mencurigakan yang dapat menciderai pesta demokrasi.
 
"Bila ditemukan berbagai macam kecurangan ya yang misalnya kemarin di Taiwan, di Malaysia dan lain sebagainya, marilah kita sama-sama menjaga itu, laporkan ke pihak yang berwajib. Ada Bawaslu, ada Panwaslu, ada KPU, ada aparat," jelas Aries di Kuningan, Jabar, Kamis (8/2/2024).
 
Menurut dia, sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan kecurangan pemilu. Sebab, pemilu sejatinya adalah upaya dalam mencari pemimpin yang diharapkan oleh rakyat.
 
 
"Kita harus menjaga pemilu ini untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar harapan rakyat, bukan pemimpin dari hasil segala macam kecurangan," ujar Aries.
 
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran kembali menemukan adanya dugaan kecurangan pemilu.
 
Dugaan kecurangan ini berupa mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga, Bogor.
 
Berdasarkan informasi yang diterima TKN, dugaan mobilisasi pemilih terjadi saat puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS dengan dokumen yang janggal. 
 
Orang yang mengaku mahasiswa tersebut membawa surat tugas penelitian di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Sedianya surat keterangan penelitian tersebut harus dibarengi dengan izin dari Kesbangpol. 
 
"Mahasiswa tersebut tidak ada surat ijin penelitian dari Kesbangpol. Selain itu surat yang mereka bawa tidak ditandatangani dengan tandatangan basah namun hanya seperti stempel," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, Rabu (7/2/202). 
 
 
Dalam kesempatan itu, Habiburokhman mengapresiasi Panita Pemilihan Kecamatan (PPK) Dramaga yang secara tegas tidak mengabulkan permintaan orang yang mengaku sebagai mahasiswa tersebut. 
 
"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan menggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," katanya. 
 
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
W
Editor
Wahyu SK