PDIP Sentil Wamenaker Sarankan Risma Mundur: Kerja Saja, Tak Usah Urusi Menteri Lain

AKURAT.CO Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai suasana Kabinet Indonesia Maju sudah tidak kondusif. Sebab, dirinya mendapat laporan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang mengaku mendapat perlakuan tidak nyaman ketika rapat kabinet akhir-akhir ini.

Afriansyah menilai, jika menteri tidak sepaham lagi dengan pemikiran presiden, ada baiknya untuk mundur.

Baca Juga: PDIP: Pernyataan Guntur Soekarnoputra Bukti Gerakan Rakyat

"Kalau saya, saya jadi menterinya sosial, kalau memang tidak sepaham lagi dengan pemikiran-pemikiran presiden gitu ya, ya saya mundur dari kabinet. Ya kan, tidak usah membuat framing-framing, tidak usah membuat untuk kepentingan bangsa kita tetap harus membantu presiden. Kalau membantu presiden artinya kan harus setia dengan presiden, ya kan. Jangan mendua gitu," ujar Afriansyah.

Menanggapi hal ini, Politisi senior PDIP, Aria Bima, mengatakan sebaiknya Wamenaker fokus kerja saja dan perhatikan tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing.

"Wamenaker kerja saja enggak usah urusin menteri yang lain. Tupoksinya sendiri, antar menteri kerja yang baik, sesuai dengan tugas kewenagan dan tanggung jawabnya," kata Aria kepada wartawan, di Media Center TPN, Menteng, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Dia menegaskan, tidak baik jika seorang wakil menteri ikut campur urusan politik, di saat pekerjaan di Kemenaker masih banyak yang belum beres.

"Kecuali kalau Menaker itu ikut-ikut politik, Wamenaker ya. Masalah perburan sekarang masih banyak yang belum beres," tegas Aria.

Baca Juga: Ini Kata Hasto Soal Jokowi Masih di PDIP

"Kerjakan saja sesuai tupoksi, tugas kewenagan anda, ngurusi tenaga kerja, yang hari ini ya, yang masih di luar ini, masih belum beres, urusan-urusan status tinggalnya, jangan urusi kementerian lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Wamenaker Afriansyah Noor menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya fragmentasi atau perpecahan di kabinet, ia pun menepis isu perpecahan tersebut.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ini mengatakan, pernyataan Hasto mesti dievaluasi ulang, terutama terkait tudingan adanya pemeriksaan yang berlebihan ke salah satu menteri. Dia mengatakan perlakuan ke semua menteri sama dalam rapat kabinet.