Ganjar Jawab Kritikan Muhammadiyah, Kenapa Jateng Masuk Provinsi Miskin?

AKURAT.CO Kehadiran capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dalam diskusi publik yang digelar PP Muhammadiyah, di UMJ, Tangsel, Kamis (23/11/2023), dimanfaatkan sebagai forum pertanggungjawaban kinerja politisi PDIP ketika memimpin Jateng. Muhammadiyah mempertanyakan, mengapa Jateng masuk dalam provinsi miskin pada dua periode pemerintahan Ganjar.

Panelis Muhammadiyah, Mukhaer Pakana, menganggap pertanggungjawaban eks Gubernur Jateng penting dan relevan lantaran, visi-misi capres-cawapres Ganjar-Mahfud, menargetkan menekan angka kemiskinan hingga 2,5 persen. Sementara, angka kemiskinan di Tanah Air sekarang ini mencapai 9,3 persen.

“Yang kedua, ini mungkin khusus untuk Pak Ganjar, karena sudah pernah memimpin Jateng dua periode, maaf tentang kemiskinan dan ini sudah sering diungkap,” singgung Mukhaer.

Baca Juga: Ganjar-Mahfud Punya Visi RI Jadi Pusat Ekonomi Syariah, Begini Capaian Pemerintah Saat Ini

Menurutnya, dalam periode pertama memimpin Jateng, Ganjar hanya mampu menekan kemiskinan mentok pada angka 420 ribu. Pada periode kedua lebih parah lagi, hanya 80 ribu.

Ganjar menjawab pertanyaan tersebut dengan mengeluhkan ketiadaan akses satu data antara pemerintah pusat dengan Jateng. Perbedaan data membuat pengentasan melalui program bantuan menjadi terhambat.

Suami Siti Atiqoh mengaku pernah mengeluhkan hal itu kepada Wapres Ma'ruf Amin dalam suatu rapat, dan meminta agar provinsi diberi kewenangan untuk mengambil alih data kemiskinan. Namun pemerintah pusat menolak.

Baca Juga: Hasil Survei Konsultan Bayaran PPP Elektabilitas Ganjar-Mahfud Baik-baik Saja

“Pada saat itu saya sampaikan kepada pusat, pada rapat dengan wapres semuanya, ‘Pak kalau datanya begini gak beres Pak, boleh enggak data saya ambil alih’” kata Ganjar.

"’Oh tidak bisa’ (jawab pemerintah pusat), maka permintaan perbaikan data angka kemiskinan Pak, dikoreksi, diminta kades memperbaiki, diberikan pada kabupaten, kami verifikasi faktual, dan diberikan kepada pusat. Apa yang akan terjadi Pak? bantuan berikutnya kembali kepada data awal,” ujarnya.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Diperkuat 690 Personel, Struktur Komplet Segera Diumumkan

Mukhaer juga mempertanyakan mengapa pasangan Ganjar-Mahfud tidak menyinggung persoalan negara maritim, sehingga visi-misi capres-cawapres itu layak untuk direvisi. Begitu pula misi ekonomi hijau dan ekonomi biru yang disatukan, bukan dibeberkan secara terpisah.

“Tentang visi misalnya ilegal fishing, tentang pemanfaatan sumber daya maritim itu tidak ada sampai mungkin batas-batas wilayah, bayangan saya saat membaca pasti akan menjelaskan negara maritim yang akan unggul itu sama sekai tidak ada, sangat singkat sekali, tidak detail,” keluhnya.