Status Hukum SYL-Dito Ariotedjo Perkuat Sinyal Reshuffle

AKURAT.CO Sinyal perombakan kabinet (reshuffle) kembali muncul bahkan menguat dipicu dari kasus hukum yang menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan Menpora Dito Ariotedjo. Keduanya terbelit kasus hukum di KPK dan Kejagung, sekalipun statusnya belum diumumkan.

Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai, reshuffle harus dilakukan Presiden Jokowi, kalau menganggap kedua menterinya itu tak mampu lagi melaksanakan tugas. Kapan reshuffle dilakukan, bergantung dari sikap Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

"Saya pikir reshuffle itu diperlukan kalau memang yang bersangkutan sudah tidak bisa menjalankan tugasnya lagi. Perihal waktu tentu tergantung pada status yang bersangkutan, apakah masih layak bertugas atau diganti," kata Wasis, di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Baca Juga: Reshuffle Terburuk Jokowi

Secara normatif, kata Wasis, dalam persoalan hukum, kalau sudah menyandang status tersangka, menteri baru diberhentikan. "Biasanya demikian yang terjadi, karena tentu ada asas praduga tak bersalah sampai hukum berkekuatan tetap," tuturnya.

Mentan SYL menjadi sorotan buntut kasus yang ditangani KPK. Bahkan rumah dinas yang bersangkutan di Widya Chandra, Jaksel, sudah digeledah KPK dan sejumlah uang pecahan asing disita penyidik badan antikorupsi.

Sementara Dito Ariotedjo terseret dalam pusaran kasus proyek pengadaan BTS, sebelum yang bersangkutan ditunjuk menjabat Menpora, menggantikan Zainuddin Amali.

Baca Juga: Reshuffle Terakhir, Jokowi Jangan Salah Pilih

Presiden Jokowi menepis kabar reshuffle, dan balik bertanya ketika disinggung wartawan, di Istana Merdeka, Minggu (1/10/2023) malam. "Dengar dari mana?" kata Jokowi, tanpa memberi pembenaran maupun bantahan.

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani menganggap reshuffle penting dilakukan. Puan mengingatkan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi, namun menyebut, umumnya bakal dilakukan terhadap kementerian yang terbelit persoalan hukum.

"Kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang menjadi permasalahan hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle menteri pada kementerian tersebut," kata Puan.