Pengamat: Anggaran Pertahanan Indonesia Tidak Masuk dalam Prioritas

AKURAT.CO, Pengamat Politik, Kusfiardi turut menyoroti debat keempat anatara dua pasangan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menurutnya, Jokowi dinilai memiliki kelemahan dalam hal konsep tentang pertahanan dan keamanan (Hankam).

Hal itu terlihat saat Calon Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto melempar pertanyaan  tentang alokasi anggaran pertahanan Indonesia kepada Capres Petahana.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyebutkan, anggaran pertahanan sebesar Rp107 Triliun setara dengan 5 persen dari APBN atau 0,8 persen dari GDP tersebut masih sangat kecil. Sementara negara-negara lain lebih besar dari itu.

Menanggapi itu, Jokowi pun mengakui bahwa anggaran pertahanan tersebut memang masih kecil. Malah menurutnya hal ini bisa diselesaikan dengan membangun investasi di bidang alutsista.

“Jawaban Jokowi itu menunjukkan bahwa alokasi anggaran pertahanan tidak masuk dalam prioritas, kemudian menggunakan pendekatan investasi untuk pertahanan dan keamanan juga kurang tepat,” kata Kusfiardi di Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Kuasfiardi menjelaskan, pendekatan investasi untuk pertahanan nasional memiliki bias korporasi, karena investasi lebih dominan pertimbangan untung rugi yang lazim berlaku dalam dunia bisnis.

Sementara pertahanan, menurut Kusfiardi menjadi aspek penting dan vital bagi sebuah negara. Alasannya, masalah pertahanan bukan hanya sekedar untuk menjaga wilayah kedaulatan, tapi juga untuk tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi, UUD 1945.

Untuk itu, menurut dia, tantangan kebijakan pertahanan nasional kedepan membutuhkan keberpihakan, sinergi dan kolaborasi untuk bisa benar-benar mewujudkan pertahanan yang dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.

“Nampaknya itu semua tidak dimiliki petahana,” pungkas dia.[]