Muhadjir Effendy Blak-blakan Soal Sengkarut Haji hingga Rapor Merah Guru

AKURAT.CO Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan, ada kalanya perlu kebijakan yang tidak populer untuk meningkatkan mutu pendidikan kita.

Salah satunya, dengan menerapkan sistem tidak naik kelas untuk siswa yang dianggap belum mencapai standar akademik sekolah.

“Dulu ada kebijakan anak tidak boleh tidak naik kelas. Konsekuensinya, anak dipaksakan naik kelas walau sebetulnya tidak bisa,” kata Muhadjir yang kini Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji kepada Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu (30/9/2026).

Baca Juga: Muhadjir Ungkap Surat Pengalihan Kuota Haji Terbit Usai Diminta Bos Maktour Fuad Hasan Masyhur

Muhadjir menganggap kondisi pendidikan di Indonesia memang perlu dibenahi. Mengingat ada sejumlah problem, seperti learning loss atau ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Di mana saat itu, pembelajaran relatif kurang efektif karena berlangsung daring.

Ada juga masalah kesulitan membaca di kalangan siswa SD, bahkan di kalangan anak-anak kelas 3.

“Ini perlu diteliti lebih lanjut apakah ada masalah disleksia atau alasan lainnya sehingga bisa dicari jalan keluarnya,” ujarnya.

Hal lainnya adalah implementasi pendidikan inklusif untuk siswa yang punya kebutuhan belajar khusus.

Selain itu, Muhadjir juga menyoroti desain pendidikan guru. Ia menilai, penguasaan guru terhadap materi akademik yang akan disampaikan pada murid mestinya diimbangi dengan kemampuan soal metodologi, tata cara, dan pendekatan belajar. Begitu pun soal kesejahteraan guru.

“Saya merasa bersalah ketika menjadi Mendikbud, sudah berusaha keras untuk menaikkan pendapatan guru tapi tidak berhasil maksimal. Padahal ini sebetulnya masalah fundamental dan vital dalam pembangunan bangsa ke depan," ucapnya.

Baca Juga: Pernah Jadi Menag Ad Interim, Muhadjir Effendy Bersaksi di Sidang Korupsi Kuota Haji

Tak hanya menyoroti sektor pendidikan, Muhadjir juga membagikan pandangannya terkait sengkarut pengelolaan ibadah haji.

Mengingat jumlah jemaah Indonesia yang luar biasa besar, ia menekankan perlunya perombakan total pada sistem dan tata kelola haji.

Menurutnya, perubahan tata kelola penyelenggaraan haji sudah tidak bisa ditawar lagi dan harus dipersiapkan secara matang agar sistem pelayanan di masa mendatang benar-benar adaptif menjawab kebutuhan jemaah.