Menyeberang Jalan di Indonesia Makin Sulit karena Ulah Pengendara, Ujian SIM Perlu Direvisi?

AKURAT.CO Bagi masyarakat di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Medan, aktivitas menyeberang jalan tak lagi menjadi hal sepele, melainkan tantangan yang memicu adrenalin.

Padahal, menyeberang seharusnya merupakan hak mendasar setiap orang untuk dapat bergerak dengan bebas di ruang publik.

Pemerhati transportasi, Muhammad Akbar, menegaskan bahwa seharusnya menyeberang jalan itu mudah dan aman. Namun faktanya, aktivitas ini justru berubah menjadi pengalaman yang menegangkan, bahkan berpotensi mengancam nyawa.

Menurutnya, permasalahannya bukan hanya soal rasa tidak nyaman, tetapi juga terkait dengan aspek keselamatan, waktu yang terbuang sia-sia, serta hak pejalan kaki yang terus diabaikan.

Untuk memperbaiki situasi ini, ia mengusulkan sejumlah solusi untuk menuju kota ramah pejalan kaki sebagai langkah konkret yang bisa dilakukan seperti berikut :

Pertama, Revitalisasi fasilitas penyeberangan harus jadi prioritas. Mulai dari menambah zebra cross di titik-titik strategis, memperbaiki pencahayaan di malam hari, hingga memasang pelican crossing otomatis, dan membenahi jembatan penyeberangan orang (JPO) agar ramah bagi lansia (lanjut usia) serta penyandang disabilitas.

Rambu dan marka harus jelas dan mudah dipahami. Di sejumlah kota dunia bahkan sudah memakai lampu penyeberangan adaptif berbasis sensor atau AI yang bisa menyesuaikan durasi nyala lampu berdasarkan jumlah pejalan kaki.

Teknologi ini bukan hanya mengurangi waktu tunggu, tapi juga meningkatkan keselamatan secara signifikan.

Kedua, materi ujian SIM dan kurikulum sekolah mengemudi perlu segera direvisi. Edukasi tentang hak pejalan kaki harus dimasukkan sebagai bagian penting, agar pengemudi tak hanya piawai mengendalikan kendaraan, tapi juga paham etika berbagi jalan.

"Pengemudi perlu paham, bahwa menghormati pejalan kaki adalah kewajiban hukum sekaligus cerminan budaya berlalu lintas yang beradab," sebut Akbar.

Ketiga, Penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Pengemudi yang tidak memberi prioritas kepada pejalan kaki di zebra cross harus ditilang tanpa pandang bulu. Selama aturan hanya jadi hiasan tanpa sanksi nyata, pelanggaran akan terus dianggap biasa.

Keempat, Kampanye budaya lalu lintas harus digencarkan, bukan hanya seremonial. Libatkan media, sekolah, hingga komunitas untuk menanamkan empati di jalan raya, terutama soal pentingnya menghormati hak pejalan kaki.

"Karena budaya berkendara yang beradab tidak lahir dari aturan semata, tapi dari kesadaran bersama," jelasnya.

Kelima, desain kota harus dirombak dengan orientasi pada manusia, bukan semata kendaraan. Prinsip walkable city harus diterapkan, dengan integrasi antara moda transportasi dan ruang pedestrian. Prioritas pembangunan tak lagi bisa hanya berdasarkan kecepatan mobil, tapi pada kenyamanan dan keselamatan warganya saat berjalan kaki.

Akbar menegaskan menyeberang jalan tidak seharusnya menjadi adu nyali. Ia mencerminkan seberapa beradab sebuah kota memperlakukan warganya.

"Mobilitas bukan cuma soal kendaraan bermotor, tapi tentang bagaimana setiap orang, termasuk anak-anak dan lansia, bisa berpindah tempat dengan aman dan nyaman," terang Akbar.

"Kalau kita bisa bangga dengan jalan layang dan jembatan megah, tapi seorang anak masih takut melangkah di zebra cross, maka kota ini belum benar-benar layak huni," pungkasnya.