Pemerintah Bakal Revisi UU Koperasi Gegara Kasus Penipuan Indosurya

AKURAT.CO Pemerintah segera mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan dan penggelapan dana nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

"Sesudah (mengajukan kasasi kasus) ini, kita memohon pengertian kepada DPR, kita akan merevisi Undang-Undang Koperasi karena sekarang penipuan dan pencurian uang rakyat itu (marak)," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, usai rapat bersama Menkop UKM, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Dia menyampaikan, salah satu poin yang akan direvisi terkait pengawasan karena UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur pengawasan yang kompleks layaknya UU Perbankan. Pada UU Koperasi yang kini berlaku, koperasi mengawasi dirinya sendiri, sehingga Kementerian Koperasi dan UKM serta pemerintah maupun lembaga pengawas lain tidak bisa turut terlibat dalam fungsi pengawasan.

"Baru sesudah terjadi, dipaksa ikut oleh hukum. Oleh sebab itu, mohon perhatiannya kita akan mengajukan revisi Undang-Undang Koperasi, agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal pada masa yang akan datang," jelas Mahfud.

Dia juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menyimpan uang di koperasi, agar kejadian seperti KSP Indosurya tidak terulang.

Mahfud menyarankan masyarakat untuk menyimpan uang pada lembaga-lembaga keuangan resmi yang telah menjamin keamanan uang nasabah, termasuk juga dilindungi oleh undang-undang.

"Kalau seperti ini siapa yang mau disalahkan, pemerintah tidak ikut tiba-tiba hal itu terjadi. Pada undang-undang, pemerintah tidak boleh melakukan pengawasan terhadap koperasi, di pengadilan juga persepsinya berbeda," tuturnya.

Kendati demikian, tegas Mahfud, pemerintah tidak akan takut dengan mafia-mafia dan penghisap uang rakyat.