Demo Hari Senin, Tangkap Ade Armando Penista Sejarah Yogyakarta

AKURAT.CO - Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) akan turun ke jalan. Demonstrasi di kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY hari Senin besok (4/12) mengusung tema: tangkap Ade Armando penista sejarah Yogja.

Massa demonstrasi diarahkan berkumpul di Parkiran Andon Pasar Bringharjo pukul 12.00 WIB. Massa diserukan menggunakan nuansa adat Yogja sebagai dresscode aksi.

Unjuk rasa digelar buntut pernyataan Ade Armando yang menyerang keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam video pendek yang beredar Ade Armando yang merupakan pengurus DPP PSI dengan sinis menyebut posisi gubernur DIY dijabat oleh sultan tanpa pemilu sebagai pelanggaran konstitusi dan praktek politik dinasti.

Menurut Paman Usman, pernyataan Ade Armando adalah penistaan terhadap sejarah Yogyakarta sebagai daerah istimewa.

"Mengecam keras pernyataan Ade Armando yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan Keistimewaan DIY," demikian pernyataan sikap Paman Usman yang diterima Akurat.co, Minggu (3/12/2023).

Pernyatan Ade Armando menurut mereka terkategori sebagai konten hoax yang patut diduga melanggar UU ITE tahun 2016 khususnya pasal 28 ayat 1 tentang penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan serta pasal 28 ayat 2 tentang penyebarluasan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.

Mereka menilai Ade Armando sama sekali tidak memahami bahwa konstitusi UUD 1945 bersifat lex spesialis. Keistimewaan DIY yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY adalah keniscayaan konstitusi dari Pasal 18 b ayat 1 UUD 1945 dimana Negara menjamin satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan hak asal usul sebelum RI berdiri.

"Inilah yang menjadi dasar bahwa di DIY tidak ada pemilihan umum gubernur/wakil gubernur melainkan melalui mekanisme penetapan Sultan dan Pakualam bertahta," tulis Paman Usman.

Mereka juga mengingatkan Ade Armando bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY merupakan produk hukum yang dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pemerintah RI dan DPR RI dalam dua kali periode masa jabatan DPR RI, yakni periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Bukan hasil upaya Ganjar Pranowo seperti yang dituduhkan Ade Armando.

Baca Juga: Bakal Calon DPD RI Dari DIY

Lamanya pengesyahan RUU Keistimewaan DIY menurut mereka justru memperlihatkan UU ini tidak muncul secara instan dan prematur. Sangat berbeda dengan proses yang dilakukan Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Anwar Usman yang mengubah aturan tentang persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang kemudian ditengarai publik bahwa keputusan Anwar Usman sejatinya adalah untuk memberikan tiket bagi keponakannya mengikuti konstentasi Pilpres 2024.

"Inilah yang memicu kegaduhan publik dan menggugah keprihatinan masyarakat luas termasuk yang juga disuarakan aliansi mahasiswa Yogyakarta dalam aksinya pada Rabu (29/11) di Titik Nol Kilometer sebagai adanya upaya Presiden Jokowi membangun politik dinasti yang mencederai demokrasi," demikian sikap Paman Usman.