Akurat Logo

Dasco Belum Bisa Pastikan DPR Setujui Revisi UU Pertahanan: Usulan Resmi Belum Masuk

Ayu Rachmaningtyas | 20 November 2026, 23:53 WIB
Dasco Belum Bisa Pastikan DPR Setujui Revisi UU Pertahanan: Usulan Resmi Belum Masuk
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. - Akurat.co

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR belum mengambil sikap resmi terkait usulan revisi Undang-Undang (UU) Pertahanan Negara yang diwacanakan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Menurutnya, usulan revisi UU Pertahanan sejauh ini masih sebatas koordinasi antara pemerintah dan DPR. Karena itu, pembahasannya baru dapat dilakukan setelah usulan resmi disampaikan melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.

"Ya kan itu kan belum resmi, baru koordinasi. Nanti kalau usulan resminya masuk, baru kan kita bahas sesuai mekanisme yang ada di DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga: Tantangan Global Makin Kompleks, Dave Laksono Usul UU Pertahanan Negara Direvisi

Pada prinsipnya DPR mendukung langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, termasuk melalui perubahan regulasi. Namun, dukungan tersebut belum dapat diartikan sebagai persetujuan resmi DPR terhadap rencana revisi UU Pertahanan.

"Ya kan kalau soal setuju, enggak setuju, pada dasarnya kan kita mendukung kalau kemudian itu adalah untuk memperkuat pertahanan negara," ujarnya.

Dia menjelaskan, keputusan DPR tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh seorang pimpinan. Sebab, kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial sehingga setiap keputusan harus melalui pembahasan bersama.

Baca Juga: Revisi UU Pertahanan Disiapkan, Strategi Defensif Aktif Jadi Sorotan

"Tetapi kan saya tidak bisa mengatasnamakan DPR sendiri karena saya adalah pimpinan DPR yang kemudian ada Ketua DPR Mbak Puan, ada pimpinan DPR yang lain yang sifatnya kolektif kolegial, sehingga hal tersebut perlu kemudian di rapat pimpinan, kemudian rapat Badan Musyawarah dan lain-lain sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR," jelasnya.

Pihaknya belum dapat memberikan tanggapan mengenai substansi atau materi yang akan diubah dalam UU Pertahanan. Hingga saat ini, DPR belum menerima dokumen resmi yang memuat usulan perubahan undang-undang tersebut.

"Ya, saya belum bisa bicara substansi karena materinya yang resmi belum masuk," tegas dia.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.