Akurat Logo

Bakom-Polri Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks dan Disinformasi Program Pemerintah

Saeful Anwar | 17 November 2026, 23:35 WIB
Bakom-Polri Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks dan Disinformasi Program Pemerintah
Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan, bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pertemuan audiensi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). - Bakom RI

AKURAT.CO Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) memperkuat sinergi dengan Polri dalam menghadapi ancaman perang narasi negatif, disinformasi, dan misinformasi di ruang publik.

Sinergi juga ditujukan untuk memastikan berbagai program dan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kunjungan ke Mabes Polri dan audiensi bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan, mengatakan bahwa Presiden Prabowo merupakan pemimpin revolusioner yang memiliki gerakan dan gagasan perubahan terstruktur untuk menghadapi berbagai ancaman.

Untuk itu, Bakom dan Polri berupaya menguatkan infrastruktur komunikasi pemerintah yang terintegrasi dan bersinergi. Langkah ini dinilai penting untuk meredam gempuran narasi negatif dan tidak akurat yang berkembang di ruang publik, termasuk media sosial.

"Saya merasa ada dua tantangan. Pertama tantangan yang ada di jejaring media sosial," kata Syahganda kepada Suyudi, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Kepala Bakom: Presiden Prabowo Siapkan Terobosan Ciptakan Lapangan Kerja bagi Kelas Menengah

"Yang kedua, yang kami butuhkan adalah bagaimana Pak Presiden minta agar seluruh program pemerintah dan keberhasilannya sampai ke masyarakat di bawah," Syahganda menambahkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bakom berharap Polri dapat mendukung penguatan penyebarluasan informasi secara masif mengenai berbagai program dan capaian pemerintah.

"Kami harap pak kapolri membantu kami untuk melihat aspirasi dan narasi apa yang tersebar di media sosial. Saya yakin polisi sudah mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam hal itu. Sehingga, Bakom akan lebih siap untuk jadi corong komunikasi pemerintah," jelas Syahganda.

Lebih lanjut, Syahganda menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

S
Reporter
Saeful Anwar
W
Editor
Wahyu SK