Bantuan Negara Tetangga untuk Karhutla Disetujui Prabowo

AKURAT.CO Tawaran bantuan dari sejumlah negara tetangga untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih dalam pembahasan teknis. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyetujui bantuan tersebut.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Arrmanatha Christiawan Nasir, mengatakan, penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebakaran yang berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah.

“Nah, terkait apa yang bantuan yang ingin diberikan oleh negara-negara tetangga itu sudah dibahas, ya, dan itu sekarang dalam proses. Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya,” kata Tata, sapaan akrab Arrmanatha, usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Tata menjelaskan, pembahasan teknis mengenai tawaran bantuan tersebut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Koordinasi diperlukan untuk memastikan bantuan dari negara tetangga dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan.

“Jadi ini kan level teknisnya adalah BNPB, jadi itu yang perlu ini,” ujarnya.

Tata menyebut pemerintah telah mengerahkan sekitar 60 ribu personel di enam provinsi untuk menangani karhutla.

Sejumlah aset, termasuk helikopter dan pesawat, juga dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui pengeboman air (water bombing) dan rekayasa cuaca.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, kondisi cuaca masih menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran.

Dampak kabut asap terhadap masyarakat di wilayah terdampak juga menjadi perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Indonesia menjalankan kewajiban pelaporan melalui mekanisme ASEAN terkait penanganan kabut asap lintas batas.

Pemerintah secara berkala menyampaikan data mengenai kondisi karhutla, langkah penanganan, dan perkembangan situasi kepada mekanisme koordinasi regional tersebut.

Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, jumlah titik panas (hotspot) menunjukkan penurunan.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menjalin komunikasi dengan Malaysia terkait tawaran bantuan untuk menangani karhutla.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen TNI Honi Havana, mengatakan pembahasan masih berlangsung melalui jalur diplomatik dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga: Kemenkes Sebar 5,3 Juta Masker Atasi Kabut Asap Karhutla