Menlu: Palestina Jadi Ujian Sistem Multilateral dan Hukum Internasional

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyoroti situasi Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat, sebagai salah satu ujian paling nyata terhadap prinsip sistem multilateral dan hukum internasional.

Dia mengatakan, keberadaan lembaga internasional tidak akan cukup jika negara-negara tidak menjalankan prinsip hukum internasional secara konsisten, menghormati kedaulatan, dan mengakhiri praktik kolonialisme.

"Di sinilah Palestina tetap menjadi salah satu ujian paling jelas terhadap prinsip-prinsip ini, sekaligus ujian bagi nurani kita," kata Sugiono dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, Minggu (27/9/2026).

Baca Juga: Indonesia Bidik Kursi DK PBB, Perluas Diplomasi di Tengah Gejolak Global

Kondisi yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum internasional. Dia mengaitkan situasi tersebut dengan kondisi dunia sebelum 1945, ketika Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan empat Konvensi Jenewa 1949 belum menjadi fondasi dalam tata hubungan internasional.

Sikap Indonesia terhadap Palestina tidak terlepas dari pengalaman bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dari kolonialisme. "Indonesia memahami apa artinya berjuang melawan kolonialisme. Berjuang di dunia ketika hukum internasional lemah dan kekuatan menjadi yang utama," ujarnya.

Atas pengalaman tersebut, Indonesia akan terus berada di pihak rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri.

Dukungan tersebut akan terus diberikan hingga Palestina dapat mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatannya, melalui solusi dua negara yang sesuai dengan hukum internasional serta parameter yang telah disepakati secara internasional.

Baca Juga: Di Forum PBB, Indonesia Tegaskan Tetap Berjalan Bersama Rakyat Palestina

"Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina hingga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi, dan hingga negara Palestina yang merdeka dan berdaulat terwujud, berdasarkan solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," imbuh Sugiono.

Dia menilai persoalan Palestina tidak dapat dipandang hanya sebagai konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Menurutnya, perkembangan isu tersebut juga menjadi tolok ukur bagi kemampuan sistem multilateral dalam menjalankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya.

"Palestina bukan hanya persoalan bagi satu kawasan. Palestina adalah ujian apakah sistem multilateral dapat menegakkan prinsip-prinsip yang sejak awal ingin dibelanya, dan apakah sistem tersebut dapat memberikan hasil ketika hal itu paling dibutuhkan," pungkasnya.