KPN Berdaulat Dukung Prabowo Tertibkan Tambang Ilegal

AKURAT.CO Komite Pengacara Nusantara Berdaulat (KPN Berdaulat) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menertibkan aktivitas pertambangan ilegal yang disampaikan dalam pidato kenegaraan, Jumat (14/8/2026).

Presiden KPN Berdaulat Rahmad Lubis menilai penertiban tambang ilegal penting untuk mencegah kebocoran pendapatan negara sekaligus mendukung pembiayaan program prioritas pemerintah.

“Kami mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo untuk menindak tegas penambangan ilegal. Penertiban ini bukan sekadar penegakan hukum, melainkan langkah vital agar program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan optimal tanpa terkendala anggaran,” ujar Rahmad dalam keterangan pers, Jumat (14/8/2026).

Menurut Rahmad, aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menghambat optimalisasi anggaran pembangunan. Karena itu, penertiban dinilai perlu dilakukan secara konsisten dan disertai pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga: Prabowo Tugaskan Tim Gabungan dan Kirim Bantuan, Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT

Selain penegakan hukum, KPN Berdaulat meminta pemerintah menyiapkan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertambangan.

Rahmad berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) apabila memenuhi ketentuan regulasi dan kondisi di lapangan. Menurutnya, legalisasi melalui mekanisme yang sesuai dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan pertambangan yang lebih tertib dan memperhatikan lingkungan.

KPN Berdaulat menilai penataan sektor pertambangan perlu dilakukan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Penertiban tidak hanya diarahkan pada aktivitas ilegal, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh ruang ekonomi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

“Jangan biarkan alam rusak untuk memperkaya segelintir mafia. Pengelolaan tambang secara tertata baik bisa menjalankan program prioritas presiden,” tegas Rahmad.

KPN Berdaulat berharap penataan sektor pertambangan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi agenda pemerintahan Presiden Prabowo.